Home Kepulauan Riau Natuna

Wabup Natuna Ngesti Yuni Suprapti Rapat Persiapan Pilkada Serentak dengan Mendagri dan KPU

34
Wabup Natuna
Wabup Natuna, Ngesti Yuni didampingi kepala OPD terkait ikut rapat virtual persiapan pilkada serentak bersama Mendagri dan KPU, Jumat (5/6/20). (F: Humas Pemkab Natuna)

Barakata.id, Natuna – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti menghadiri rapat persiapan pilkada serentak dengan Mendagri, Menkopolhukam, Bawaslu RI, KPU RI dan beberapa gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia di Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jumat (5/6/20) pagi.

Dalam rapat melalui video conference itu, Ngesti Yuni Suprapti didampingi sejumlah kepala OPD terkait. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 27 Mei 2020 bersama Komisi II DPR RI dan KPU RI, disepakati bahwa Pilkada Serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Hal ini didasari penjelasan maupun pertimbangan yang diusulkan oleh KPU RI dan saran serta dukungan dari Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat nasional.

Baca Juga :
Pemkab Natuna Dapat Bantuan Rp500 Juta dari Pemprov Kepri untuk Penanganan Covid-19

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan Perubahan Rancangan Peraturan KPU RI tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Adapun tahapan pilkada lanjutan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020.

“Syaratnya, seluruh tahapan harus dilakukan sesuai protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi,” kata Ngesti Yuni.

Komisi II DPR RI juga meminta kepada KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait pilkada di provinsi, kabupaten dan kota secara lebih rinci, untuk selanjutnya dibahas oleh pemerintah dan DPR RI.

Pada rapat virtual itu, perwakilan dari KPU RI, Pramono menjelaskan alasan Pilkada serentak tahun 2020 harus dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 adalah di antaranya, Keputusan Politik Bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR RI atas opsi yang ditawarkan oleh KPU. Ada beberapa opsi pilihan waktu yang diusulkan yaitu:

1. Opsi pertama tanggal 9 Desember 2020.
2. Opsi kedua tanggal 17 Maret 2021.
3. Opsi ketiga tanggal 29 September 2021.

Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, disepakati bersama memilih opsi pertama yakni tanggal 9 Desember 2020.

Selain itu, sebagai etalase kedewasaan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia siap untuk berdemokrasi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti negara-negara lain di dunia.

Wabup Natuna
Wabup Natuna, Ngesti Yuni ikut rapat virtual persiapan pilkada serentak bersama Mendagri dan KPU, Jumat (5/6/20). (F: Humas Pemkab Natuna)

Alasan lain, dikemukakan juga bahwa di dunia Internasional, keberlangsungan pemilu secara berjadwal menjadi penentu indeks demokrasi ( Democracy Index) dari sebuah negara.

Indeks ini setiap tahun dilansir oleh Economst Inteligent Unit (EIU). Indeks demokrasi selanjutnya dipakai oleh berbagai negara di dunia dan lembaga-lembaga internasional termasuk para investor dalam menilai sebuah negara.

Terakhir, dimaksudkan untuk mengurangi praktek kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara/pelaksana tugas yang memiliki kewenangan terbatas, sedangkan kondisi pandemi membutuhkan pemimpin yang kuat dengan legitimasi dari masyarakat.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin