Barakata.id, Kepulauan Riau – Usai Natal dan Tahun Baru (Nataru) kasus Covid-19 di Kepri melonjak. Hal itu diungkapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pernyataan persnya, beberapa waktu lalu.
BNPB menyebut peningkatan kasus itu sangat signifikan. Berawal dari 2 kasus, naik menjadi 93 kasus, berlanjut menjadi 140 kasus sampai 168 kasus. Berdasarkan jumlah tersebut, kasus Covid-19 di Kepri tertinggi kedua setelah DKI Jakarta yang mencapai 526 kasus.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad pun langsung mengeluarkan pernyataan terkait melonjaknya kasus tersebut. Dia mengakui bahwa kasus Covid-19 yang diungkapkan BNPB itu memang terjadi di Kepri.
Baca Juga:
- Kasus Aktif Covid-19 Kepri Berkurang 6 Ribu Orang dalam Sebulan
- Alhamdulillah Semua Pasien Covid-19 Sembuh, Batam Nol Kasus
Namun, yang tertular bukanlah masyarakat Kepri. Melainkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang ke Indonesia melalui jalur Batam, Kepri.
Menurut Ansar, hal seperti ini seharusnya tak terjadi lagi. Data masyarakat Kepri dan data PMI yang tertular Covid-19 harus dipisahkan.
Ansar mengatakan, di akhir Desember lalu, pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan terkait data PMI yang pulang pergi melalui jalur Kepri dan dinyatakan positif Covid-19.
“Kita sudah meminta kepada Pemerintah Pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri,” kata Ansar, Kamis (6/1/22) dikutip dari kepriprov.go.id.
Sebab, jika PMI yang tertular digabungkan dengan masyarakat Kepri, tentu kasus Covid-19 di Kepri tak akan pernah habis. Karena Kepri menang menjadi jalur lalu lintas keluar masuk para PMI.
Ansar mengatakan, pencapaian vaksinasi di Kepri pun termasuk yang terbaik di Indonesia. Begitu juga dengan tingkat kepatuhan masyarakat Kepri dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Ditambah lagi, baru saja kita melakukan survey serology dan hasilnya tingkat titer antibodi masyarakat Kepri mencapai 89,6 persen. Itu artinya masyarakat Kepri termasuk sudah kebal terhadap virus Covid 19,” tegasnya.
Saat ini, pihaknya juga sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi. Termasuk vaksinasi untuk anak berusia 6-11 tahun.
Tak puas hanya dengan memberikan pernyataan, Ansar juga meminta Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri berkoordinasi dengan pihak BNPB terkait pernyataan pers yang sudah terlanjur beredar di YouTube.
Baca Juga:
- Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Kepri Capai 7,22 Persen
- Gubernur Kepri Perintahkan Bupati/Wali Kota Gesa Vaksinasi Anak
Kadinkes Kepri pun berhasil menemui Juru Bicara sekaligus tim pakar Covid-19 di BNPB, Wiku Adisasmito. Dalam pertemuan singkat itu, Wiku mengakui jika penambahan kasus di Kepri memang berasal dari para PMI yang masuk melalui Batam. Bukan masyarakat asli Kepri.
Pihak BNPB juga sudah mengetahui jika penularan baru pada masyarakat Kepri sangat minim. Bahkan hampir tidak ada.
“Pada intinya pihak BNPB mengakui jika mereka salah membaca data. Mereka tahu kita sudah baik dari segi vaksinasi dan sebagainya. Dan kita hampir tidak ada kasus sama sekali. Kecuali kasus dari para PMI yang pulang lewat Batam,” kata Ansar.(asrul)
