Home Warta Nusantara

THR PNS Cair Paling Cepat Pertengahan Mei

59
Ilustrasi THR
Foto Ilustrasi. THR PNS akan dicairkan pailng cepat 10 hari sebelum Lebaran.

Barakata.id, Batam – Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS akan dicairkan para pertengahan Mei 2020. Pemerintah akan membagikan THR kepada PNS, TNI, dan Polri.

Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah diperkirakan jatuh pada 23-24 Mei 2020. Pemerintah kemungkinan akan mencairkan THR tersebut 10 hari sebelum Lebaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan THR PNS, TNI, Polri akan diberikan sesuai jadwal pada tahun ini.

Baca Juga :
Pemerintah Bagi-Bagi BLT Rp600 Ribu dan Sembako 3 Bulan, Ini Syaratnya

Namun, sebelumnya Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, THR yang diberikan hanya meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, serta tunjangan jabatan. Sedangkan tunjangan kinerja tidak diberikan.

“Tidak termasuk tunjangan kinerja yang 2 tahun belakangan ini selalu ditambahkan dalam komponen perhitungan THR,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Sementara pejabat Eselon II ke atas, termasuk menteri, presiden, dan wakil presiden, serta anggota MPR, DPR, dan DPD tidak diberikan. Penghilangan THR kepada golongan ini membuat negara hemat anggaran Rp5,5 triliun pada tahun ini.

Baca Juga :
Pemerintah Bagi-Bagi BLT Rp600 Ribu dan Sembako 3 Bulan, Ini Syaratnya

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari mengatakan, jadwal pencairan THR ini merujuk pada ketentuan yang sebelumnya telah berlaku. Namun, lebih jelasnya ketentuan pencairan THR PNS per tahun akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diterbitkan jelang masa pencairan.

“Sesuai ketentuan, THR diberikan paling cepat 10 hari sebelum hari raya,” kata Rahayu di Jakarta, Senin (20/4/20).

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono menambahkan, secara mekanisme, pencairan THR akan diberikan usai satuan kerja (satker) di masing-masing instansi memberikan laporan kepada Kementerian Keuangan. Satker bisa mengajukan setelah pmk diterbitkan.

“Instansi menunggu PMK. Kapan waktunya? Direktorat Jenderal Anggaran yang tahu persisnya,” katanya.

*****

Sumber : CNN Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin