Home Nusantara Terkait Ibukota Baru, DPR Telah Terima Surat Presiden

Terkait Ibukota Baru, DPR Telah Terima Surat Presiden

20
ibukota baru Indonesia
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Jakarta – Pandemi tak membuat proyek Ibukota Baru berhenti. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Ia menegaskan proses pembangunan ibu kota negara yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan tetap berjalan. Meskipun saat ini Indonesia masih harus menghadapi pandemi Covid-19.


“Agenda untuk ibu kota baru ini tetap dalam rencana,” kata Jokowi

Jokowi menyebutkan untuk saat ini pembangunan ibu kota baru sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur.

Karena menurut Jokowi, untuk membangun ibu kota baru harus didahului dengan adanya infrastruktur agar bisa mempermudah membawa logistik.

“Karena untuk membangun ibu kota baru itu infrastruktur menuju ke sana dulu. Untuk nanti membawa logistik,” imbuh Jokowi.

Baca juga : Mengintip Pesona Wisata Kaltim, Ibu Kota Baru Indonesia

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan pembangunan ibu kota negara tidak akan terjadi dalam waktu singkat.

Berdasarkan master plan Bappenas, pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara ini diperkirakan akan memakan waktu selama 15-20 tahun.

“Kita kan tidak mungkin membangun ibu kota negara dalam waktu dua tiga tahun. Di dalam master plan Bappenas yang sudah selesai, itu diperkirakan 15-20 tahun,” terang Suharso.

Diketahui rancangan undang-undang ibu kota negara sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional, Prolegnas 2021.

Baca juga : Calon Ibu Kota Baru Disebut Berisiko Tsunami 15 Meter

RUU IKN

Dalam kelanjutan proyek Ibukota Baru, DPR RI telah menerima surat presiden (supres) yang melampiri draf rancangan undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) dari pemerintah. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR akan menampung seluas-luasnya aspirasi dari rakyat dalam pembahasan perpindahan ibu kota negara.

“Sesuai mekanisme, DPR RI akan menentukan alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU IKN. Dalam pembahasan, DPR akan menampung berbagai aspirasi dari publik mengenai ibu kota baru,” kata Puan.

RUU IKN yang disampaikan pemerintah kepada DPR berisi 34 pasal disertai naskah akademik. RUU itu mengatur soal isi dari Ibu Kota Negara, bentuk organisasi, pengelolaan, hingga tahap-tahap pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara beserta pembiayaannya.

Proyeksi kebutuhan IKN akan dibebankan pada APBN jangka menengah (2021-2024) senilai Rp 90 triliun dan jangka panjang (2025-2045) sebesar Rp 1.118,3 T. Puan kembali mengingatkan, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi terkait pembangunan Ibu Kota Baru yang meliputi aspek regulasi, sampai hal-hal teknis.

“DPR RI akan memaksimalkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan untuk mengawal rencana pemindahan ibu kota negara dengan terus berkoordinasi dengan pemerintah,” ucap mantan Menko PMK itu.

Puan menyebut, DPR RI memahami rencana perpindahan ibu kota negara yang sudah menjadi kebutuhan mengingat beban DKI Jakarta sudah semakin berat. Pemerintah telah memutuskan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru.

Baca juga : Jokowi Akui Ada Bagi-Bagi Proyek di Ibu Kota Baru

“DPR menunggu pemerintah untuk membahas isu-isu krusial terkait langkah-langkah pemindahan Ibu Kota Negara baru sambil seoptimal mungkin menyerap aspirasi masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota negara,” jelas Puan.

Usai pertemuan dengan perwakilan pemerintah Rabu (29/9), Puan memberi catatan terkait rencana pemindahan ibu kota baru. Mulai dari perlunya peraturan turunan dari RUU IKN, otoritas IKN dan struktur organisasinya, langkah-langkah terkait aset negara, sumber pendanaan hingga proyeksi kebutuhan pemindahan IKN.

Puan menyebut pemindahan ibu kota negara memang bukan hal yang mudah. Dia berharap pembangunan Ibu Kota Baru harus mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat.

“Waktunya pun juga tidak sebentar, dan diperlukan upaya bersama agar pemindahan ibu kota negara mendatangkan sebanyak-banyaknya kesejahteraan bagi rakyat,” tuturnya.

Puan juga memberi contoh beberapa negara yang telah berhasil memindahkan ibu kota negara. Seperti Australia yang memindahkan ibu kota negara dari Melbourne ke Canberra, India dari Delhi ke New Delhi, dan Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

“Semangat untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju lewat pemindahan sentral berbagai sektor kehidupan di luar Jawa harus terus ditumbuhkan,” ungkap Puan.

Puan pun berharap agar pemindahan ibu kota dilakukan dengan pengkajian yang sangat mendalam untuk semua aspeknya. “Termasuk mengenai tata ruang dan lingkungan hidup di kawasan ibu kota negara baru,” tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin