Home Nusantara Temuan BPK di Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Blitar, Polisi : Itu...

Temuan BPK di Dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Blitar, Polisi : Itu Bukan Tindak Pidana Korupsi

Pembahasan hasil temuan audit BPK RI
Pembahasan hasil temuan audit BPK RI apakah bisa dijadikan laporan tindak pidana korupsi, di bahas saat usai LSM GPI menggelar aksi dan dilanjutkan audiensi bersama pihak kepolisian, dinas PUPR dan Perkim Kabupaten Blitar di Aula milik dinas PUPR Kabupaten Blitar, pada Kamis (27/1/2022). Foto : achmad/barakata.id
DPRD Batam

Blitar – Temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap instasi daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar tidak bisa dijadikan dasar pemeriksaan dugaan kasus tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum.

Baca juga : LSM GPI Blitar Desak APH Seret Oknum Perhutani yang Main-Main Tanah Negara

artikel perempuan

Pasalnya, menurut tim Tipikor Polres Blitar Kota saat menghadiri audiensi bersama LSM GPI Blitar di aula PUPR Kabupaten Blitar pada Kamis (27/1/2022). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK itu sifatnya hanya pemeriksaan rutin dan dilakukan untuk mengurangi potensi yang menyebabkan adanya kerugian negara.

Kemudian ia menambahkan, apabila terdapat temuan baik itu dari instansi lembaga pemerintah dan pelaksana pekerjaan dalam hal ini penyedia jasa kontruksi maka hanya wajib mengembalikan kelebihan bayar tersebut dengan tenggang waktu 60 hari.

“Tetapi, apabila tidak dilaksanakan atau dikembalikan hal tersebut bisa menjadi sebuah tindakan atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Ancamannya undang-undang (UU) tindak pidana korupsi,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kasat Reskrim Polres Blitar AKP Ardyan Yudo Setiantono, bahwa hasil temuan BPK tidak bisa menjadi acuan untuk pemeriksaan tindak pidana korupsi. Karena kepolisian mempunyai rujukan sendiri yakni UU dan peraturan Polri, tidak dari lembaga lainya.

Baca juga : LSM Blitar Minta Usut Pengadaan Alkes di RSUD Srengat Diduga Berpotensi Rugikan Negara

“Tentunya, hal itu akan ada penjabaran-penjabaran lebih lanjut dari Kapolri. Sementara sampai hari ini Bareskrim Polri belum mendapatkannya,” ungkapnya.

Kendati demikian kata Ardyan, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 yang telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud maka pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan tindak pidana korupsi terhadap pelaku.

Akan tetapi, jika kerugian negara itu dikembalikan sebelum tahap penyelidikan, maka kepolisian tidak wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku dugaan tindak pidana korupsi.

“Tetapi kalau sudah masuk dalam proses penyidikan, itu merupakan upaya paksa kami terkait penyitaan, penggeledahan, penangkapan dan lainya,” lanjut Kasatreskrim Ardyan.

Sementara komandan LSM GPI, Jaka Prasetya mencontohkan bahwa kasus yang pernah ditangani oleh Polres Blitar saat penggeledahan dan penangkapan ketua KONI Kabupaten Blitar itu juga merujuk pada hasil audit BPK. Sehingga pihaknya mempertanyakan masalah tersebut.

“Apakah hal itu tidak sama? padahal waktu itu kepolisian juga merujuk pada hasil audit BPK dan tidak berdasarkan laporan dari masyarakat atau LSM,” kata Jaka saat mengajukan pertanyaan kepada aparat penegak hukum.

Baca juga : Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Segera Luncurkan LKS Ebook, Siswa Tinggal Memindai

Lebih lanjut dari hasil audiensi bersama tersebut tidak ada titik terang. Pasalnya waktu yang telah disepakati bersama tersebut telah berakhir dan akan dilanjutkan dilain waktu. (jun)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari bergabung di Grup Telegram "KATA BARAKATA", caranya klik link https://t.me/SAHABATKATA kemudian join.