Home Kepulauan Riau Natuna

Tasrif Ikuti Rapat Persiapan Pilkada Serentak dengan Kemendagri dan KPU

47
Pilkada serentak
Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif mengikuti rapat koordinasi pilkada serentak bersama Kemendagri dan KPU, melalui video conference Rabu (10/6/20). (F: Pemkab Natuna)

Barakata.id, Natuna – Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif didampingi beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi Persiapan Pilkada Serentak 2020 di ruang rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Ranai, Rabu (10/6/20) pagi. Rapat yang digelar melalui video conference itu juga diikuti pejabat Kemendagri, KPU RI, sejumlah gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.

Dalam rapat itu, Kepala Badan Penelitian Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan, berdasarkan Data Internasional IDEA, saat ini terdapat 65 negara yang menunda pelaksanaan Pemilu 2020. Hal itu disebabkan mewabahnya virus corona atau Covid-19.

Baca Juga :
Pemkab Natuna Tingkatkan Sinergi dengan BPJS Kesehatan

Sedangkan negara yang melaksanakan pemilu 2020 sesuai jadwal ada 33 negara, negara yang melaksanakan pemilu tahun 2020 periode Januari-7 Juni 2020 ada 16 negara, ada juga 21 negara yang memutuskan untuk menunda pelaksanaannya (termasuk Indonesia yang menunda Pilkada Serentak menjadi tanggal 9 Desember 2020).

Kemudian, ada 9 negara yang belum menentukan waktu pelaksanaan, dan terakhir terdapat 2 negara yang menunda ke tahun 2021.

Agus mengatakan, mengingat penerapan New Normal di masa pandemi Covid-19 ini, terdapat tantangan baru dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2020.

Oleh karenanya, diharapkan kepada seluruh instrumen pelaksanaan pemilu agar membangun koordinasi yang lebih intens, baik ditingkat pusat sampai pada tingkat desa.

“Koordinasi ini tidak lain dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu di masa pandemi tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk memberikan hak suaranya sebagai bentuk implementasi kedaulatan berdemokrasi.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin. Menurut dia, terdapat beberapa tantangan maupun solusi penyelenggaraan pilkada serentak di masa pandemi Covid-19 ini.

Di antaranya terkait masalah anggaran yang saat ini sedang dibahas. Lalu, berbagai persiapan pilkada serentak yang akan digelar berdasarkan aturan protokol kesehatan.

Sedangkan masalah keamanan dan ketertiban, menurut Syarifuddin dibutuhkan langkah-langkah cepat. Di antaranya, membahas kembali kesiapan anggaran yang harus disejalankan dengan pemenuhan fasilitas bagi menjamin kesehatan masyarakat, serta keterlibatan unsur TNI dan Polri yang akan menjadi ujung tombak pengamanan dan penertiban.

Syarifuddin menegaskan bahwa jaminan keselamatan bagi para perangkat pemilu juga harus menjadi perhatian bersama, mengingat para petugas akan melakukan pelayanan dengan begitu banyak massa.

“Sosialisasi serta pendekatan persuasif harus dilakukan sejak awal. Dari lini terkecil, seperti keluarga dan rukun tetangga,” ujarnya.

“Pada dasarnya adalah sebagai upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan mencegah penularan Covid – 19, tanpa mengurangi asas-asas demokrasi dalam pelaksanaan nanti,” pungkas Syarifuddin.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin