Barakata.id, Batam – Target pendapatan Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10℅ dari target 2023. Anggaran tersebut sudah disepakati oleh Komisi VI DPR RI.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, usulan tambahan anggaran itu akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.
Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.
“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Rabu (13/9/23).
BACA JUGA : Pagu Anggaran BP Batam 2023 Disahkan Rp2,06 Triliun
Rapat itu digelar khusus untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Kawasan Rempang Eco ity yang dilaksanakan mulai tahun 2024.
Rudi memaparkan, usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan tiga kegiatan pokok, yakni:
- Pembangunan Jalan Akses menuju tempat Relokasi dan Infrastruktur Dasar
- Pembangunan Fasum, Fasos dan Aset Pemerintah di wilayah Relokasi
- Pembangunan Dermaga
Dukungan DPR RI
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menyatakan, pihaknya sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA 2024 sebesar Rp2,66 triliun.
Legislator dari Fraksi Partai Nasional Demokrat itu juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang.
BACA JUGA : BP Batam Target Penerimaan 2024 Tembus Rp2,6 Triliun
Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.
“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.
Jajaran BP Batam yang hadir dalam rapat itu, selain Rudi adalah, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.
Selain jajaran BP Batam, sejumlah instansi mitra Komisi VI DPR RI juga turut hadir, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Negara (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (rud)
