Home Nusantara Jatim

Tak Hanya Isu Pendidikan Gratis Saja Yang Menyebabkan Gagalnya Rapat Paripurna Ranwal RPJMD 2021-2026 di Blitar

Sugianto, anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi Partai Gerinda saat di mintai keterangan terkait penyebab gagalnya rapat paripurna penandatanganan nota pengantar Ranwal RPJMD tahun 2021-2026 di kantor DPRD pada Jumat (16/4/2021). Foto : team/barakata.id
Banner Pemprov Kepri

Barakata.Id, Blitar (Jatim) – Janji politik Bupati Rini Syarifah dan Wakil Bupati Rahmat Santoso saat kampaye dipertayakan oleh DPRD Kabupaten Blitar.

Janji politik tersebut salah satunya yakni mengenai pendidikan gratis mulai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai jenjang perguruan tinggi.

“Tapi prakteknya apa ya bisa, terus uang dari mana,” kata Sugianto dari fraksi Partai Gerinda saat dimintai keteranganya, pada Jumat malam.

Advertisement

Baca Juga : Rapat Paripurna Ranwal RPJMD Gagal Digelar, Diduga Ada Tarik Ulur dengan Misi Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Kemudian Sugik, panggilan akrab Sugianto juga mengatakan, bahwa janji politik tersebut juga belum terang di dalam Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 ini.

“Namun, paling tidak ketika itu tidak segitu pun harus jelas. Artinya, gratis itu dari tingkat apa sampai apa, atau dari SMP kah,” tegas Sugik.

Baca Juga : Kejari Blitar Bakal Menelaah Kerusakan Kantor Dewan

Selanjutnya Dia menyarakan, supaya di dalam menyusun kerangka RPJMD, juga memperhatikan beberapa hal, termasuk pokok-pokok pikiran yang dibawa anggota dewan selama kerja Reses.

Disamping itu, Eksekutif harus menjalin hubungan yang harmonis dengan Legislatif. Karena apa, kata Sugik, Legislatif juga merupakan unsur sebuah lembaga negara yang tidak bisa dipisahkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Baca Juga : Gubenur Khofifah Minta Pemkab Blitar Segera Bantu Korban Gempa

“Akibatnya, Kan tidak etis atau elok, ketika bupati dan wakil bupati sudah hadir pada rapat paripurna tidak jadi di laksanakan, gegara kurang responsif terhadap usulan dewan. Hal-hal seperti inilah kedepan jangan sampai terulang kembali,” pungkas Sugik, mengakhiri wawancaranya saat didesak wartawan terkait gagalnya sidang paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar pada Jumat malam (16/4/2021) kemarin.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Mujib SM menambahkan, hal lain yakni termasuk penanganan masalah tambang galian C (pasir) yang penanganannya juga dipertayakan dan belum tercantum dalam dokumen Ranwal RPJMD.

Baca Juga : DPRD Kota Blitar Bentuk Pansus RPJMD 2021-2026

Karena menurut Mujib, galian C merupakan potensi kekayaan yang bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk juga terkait upaya mengatasi kelangkaan air di Blitar selatan belum ada rencana kongkrit yang tertuang dalam dokumen Ranwal RPJMD tersebut.

“Termasuk juga masalah badan usaha milik desa (BUMdes) yang nomenklaturnya belum jelas,” beber wakil ketua Mujib, Sabtu (17/4/2021) melalui media whatsApp.

Reporter : Achmad Zunaidi

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin