Home Kepulauan Riau Batam

Tagihan Listrik Melonjak, DPRD Kepri Minta PLN Batam Transparan

90
Suryani
Anggota Komisi III DPRD Kepri, Suryani meminta PLN Batam transparan dan menjelaskan ke masyarakat mengapa tagihan listrik bisa naik dua hingga tiga kali lipat, Jumat (5/4/20). (F: barakata.id/ist)

Barakata.id, Batam – Sejak sepekan terakhir, banyak warga Batam yang menjerit soal melonjaknya tagihan listrik mereka periode bulan Juni 2020. Kenaikan tagihan bervariasi, antara 200 ribu hingga 500 ribu per pelanggan.

Terkait kenaikan tagihan listrik tersebut, anggota Komisi III DPRD Kepri, Suryani meminta PLN Batam transparan dan menjelaskan ke masyarakat mengapa tagihan listrik bisa naik dua hingga tiga kali lipat.

“Kita dapat laporan dari masyarakat, ditengah kondisi perekonomian begini, tentu ini semakin membebani
masyarakat,” kata Suryani kepada barakata.id, Jumat (5/6/20).

Baca Juga :

Suryani mendesak manajemen PLN Batam agar transparan terkait masalah kenaikan tagihan listrik.

“Tidak ada preambule terkait kondisi tata kelola kelistrikan di Batam yang dijelaskan PLN Batam, tapi tiba-tiba tagihan listrik naik. Kita minta ke manajemen PLN Batam untuk menormalkan kembali tarif listrik,” katanya.

“Jangan biarkan masyarakat tercekik, beban rakyat di semua level saat ini semakin berat,” sambung legislator dari PKS ini.

Suryani meminta manajemen PLN Batam menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sebenarnya. Jika memang pembengkakan tagihan salah satunya disebabkan akumulasi dari pencatatan yang tidak akurat karena petugas tidak datang mencatat, maka manajemen PLN Batam harus bertanggung jawab dengan hal ini.

“Buka datanya, manajer area masing-masing harus terbuka kepada masyarakat kalau memang karena pemakaian yang lebih dari biasanya. Berikan data pemakaian selama tiga bulan karena tidak semua masyarakat paham dengan perhitungan Kwh,” kata dia.

Selain itu, menurut Suryani, pihak PLN Batam harus bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan masyarakat, jangan terkesan arogan karena memang untuk pemenuhan kebutuhan listrik ini tidak ada pilihan lain bagi masyarakat selain ke PLN Batam.

“Untuk PLN Batam kita sudah melakukan RDP, kami juga meminta kembali hal-hal yang harus diperhatikan seperti pernah diminta oleh Komisi III DPRD Kepri dengan PLN Batam beberapa waktu lalu. Di antaranya, tidak ada pemutusan langsung untuk pembayaran di atas tanggal jatuh tempo. Tidak ada denda keterlambatan dan memberikan
keringanan sistem pembayaran bagi masyarakat yang bengkak tagihannya dan tidak mampu membayar sekaligus,” tegasnya.

Baca Juga :

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua II DPRD Kepri Kepri, Raden Hari Tjahyono. Ia menyebutkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Batam, beberapa kabupaten dan kota yang lain juga sepertinya mengalami nasib yang sama.

“Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan PLN, tetapi saya sepakat dengan Ibu Suryani, harus ada transparansi terkait tagihan listrik ini,” kata Raden.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin