Home Warta Nusantara

Siap-Siap, KPK Segera Tahan Dua Kepala Daerah di Sumatera

213
KPK
Barakata.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat akan menangkap dua orang kepala daerah, terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Komisi antirasuah yang dipimpin Firli  Bahuri itu telah memberikan signal kuat akan menangkap seorang bupati dan wali kota.
“Minggu depan ini akan kita tangkap. Lihat aja nanti,” ungkap Firli di sela-sela acara Pembekalan Calon Kepala Daerah (Cakada) Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) disiarkan melalui akun Youtube Kanal KPK, Selasa (10/11/20).
Diduga kuat, kedua kepala daerah yang dimaksud Firli itu yakni Bupati Labuhanbatu Utara, Khairuddin Syah Sitorus yang dijerat atas sangkaan suap terkait pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018.
Sementara wali kota yang dimaksud adalah, Wali Kota  Dumai, Zulkifli Adnan Singkah yang terjerat kasus dugaan suap DAK  Kota Dumai  pada APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.
Baca Juga :
Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan,  kedua tersangka sudah dipanggil penyidik KPK. Namun baru Khairuddin Syah saja yang ditahan.
“Yang bersangkutan ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat selama 20 hari pertama terhitung sejak 10 November hingga 29 November 2020,” jelas Ali.
Sementara Wali Kota Dumai, Zulkifli Adnan Singkah belum ditahan lantaran yang bersangkutan meminta jadwal ulang pemeriksaan menjadi Selasa (17/11/20) pekan depan.
“Zulkifli tidak bisa meninggalkan agenda dinas yang sudah terjadwal. Sehingga dijadwalkan ulang,,” jelas Ali seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu (11/11/20).

Perkara yang menjerat dua kepala daerah tersebut merupakan pengembangan dari dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah dalam RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Baca Juga :

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 4 Mei 2018 di Jakarta.

Dalam penindakan tersebut, tim KPK menyita uang Rp400 juta dan telah menetapkan 6 orang tersangka.

Yakni Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono; Eka Kamaluddin (Swasta/perantara); Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo.

Selain itu ada Ahmad Ghiast (Swasta/kontraktor); Anggota DPR RI 2014-2019, Sukiman; serta Pelaksana Tugas dan Pj. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua, Natan Pasomba.

Keenamnya telah di vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.

Seret Petinggi PPP

Terkait kasus ini, lembaga antirasuah juga menetapkan Wakil Bendahara Umum PPP 2016-2019, Puji Suhartono (PJH).

“Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan pada tanggal 17 April 2020 dan menetapkan tersangka,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, Selasa (10/11/20).

Baca Juga :

Lili menjelaskan, perkara bermula saat 10 April 2017 di mana Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan DAK TA 2018 melalui program e-Planning dengan total permohonan sebesar Rp504.734.540.000.

Dua orang tersebut diminta membantu kepengurusan DAK Kabupaten Labuhanbatu Utara.Khairuddin selaku bupati menugaskan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara, Agusman Sinaga, untuk menemui pejabat Kementerian Keuangan bernama Yaya Purnomo dan Rifa Surya guna membahas potensi anggaran pada wilayah yang ia pimpin.

“Atas permintaan tersebut, Yaya Purnomo dan Rifa Surya bersedia untuk membantu serta menyampaikan fee yang harus disediakan sebesar 2 persen dari dana yang diterima,” tutur Lili.

*****

Editor : Ali Mhd

Sumber: CNNIndonesia.com

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin