Barakata.id, Batam – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menegaskan bahwa hasil atau penerimaan dari sewa lahan di Pulau Rempang akan dikembalikan sepenuhnya ke masyarakat. Pemerintah akan memakai pendapatan itu untuk membangun infrastruktur.
Hal itu disampaikan Rudi menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi warga yang terdampak proyek Rempang Eco City. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.
Saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (13/9/23, secara gamblang Rudi menjelaskan bahwa penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan Rempang oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.
“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana (Rempang),” kata dia.
BACA JUGA : Komisi VI DPR Dukung Relokasi Warga Rempang
Lanjut Rudi, BP Batam juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.
“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” kata pria yang juga Wali Kota Batam itu.
Seperti diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.
Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.
Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp381 triliun hingga tahun 2080.
“Pengembangan (Rempang) ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujar Rudi.
BACA JUGA : Ada Negara Tak Senang Rempang Berkembang
Di kesempatan itu, Rudi menyampaikan bahwa target pendapatan BP Batam tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10℅ dari target 2023. Dalam anggaran tersebut juga ada yang dialokasikan untuk sosialisasi dan relokasi warga Rempang.
Dukungan DPR RI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung yang memimpin RDP itu menyatakan, pihaknya sepakat menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun.
Ia pun menyatakan dukungannya kepada pemerintah terkait proyek Rempang Eco City. Ia meminta BP Batam terus menjalin komunikasi yang baik kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang
“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” kata dia. (rud)
