Home Nusantara

Rencana Novel Baswedan Mundur dari KPK, Ada Apa Ya?

Novel Baswedan dan Karni Ilyas membahas soal OTT Menteri KKP, Edhy Prabowo soal kasus ekspor benih lobster. Foto: galamedianews.com

Barakata.id, Jakarta- Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan menyampaikan akan segera mundur dari jabatannya.

Rencana tersebut disampaikannya kepada wartawan senior Karni Ilyas. Dalam sebuah perbincangan yang tayang di channel YouTube Karni Ilyas, Novel Baswedan juga mengungkapkan alasannya mundur dari KPK.

Dilansir TribunnewsBogor.com pada Senin (30/11/2020), awalnya Karni Ilyas penasaran dengan alasan Novel Baswedan masih bertahan hingga kini di KPK.

Seperti diketahui sebelumnya, selama periode Januari hingga November 2020, tercatat ada 38 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengundurkan diri.

Baca juga: 

Jumlah 38 pegawai yang mengundurkan diri dari KPK itu meningkat dari jumlah yang dirilis KPK pada 2 Oktober 2020, yakni 34 orang, terhitung sejak Januari hingga 1 Oktober 2020.

Dikutip dari tempo.co, independensi KPK, kata Novel, akan menjadi penentu masa depannya di sana.

“Kami di KPK ingin berjuang memberantas korupsi. Ketika keadaannya tak ideal untuk memberantas korupsi dengan baik, maka itu menjadi kerisauan sendiri,” kata Novel dalam diskusi di akun YouTube Karni Ilyas Club, yang diunggah Ahad, 30 November 2020.

Novel merujuk pada upaya sistematis melemahkan KPK. Ia menyoroti perubahan status kepegawaian pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, juga terkait keberadaan Dewan Pengawas KPK.

Rekrutmen pegawai yang tak lagi sepenuhnya dipegang KPK, kata dia, juga mempersulit independensi di KPK bertahan.

“Independensi itu poin penting untuk bisa bekerja dengan integritas, dengan profesional. Kalau independensinya lemah, baik lembaganya maupun pegawainya, bagaimana kita berharap bisa kerja benar,” kata dia.

Hal-hal tersebut, kata dia, secara perlahan menggerus independensi KPK. Hal tersebut juga yang disebut Novel membuat pegawai KPK yang ada memutuskan mengundurkan diri. Bahkan, Novel mengaku pikiran untuk mengundurkan diri juga sempat menghampirinya.

“Memang sejujurnya saya beberapa waktu lalu saya ingin mundur. Tapi kemudian saya timbang-timbang kembali, saya berpikir saya akan menunggu sampai pada masa-masa betul-betul tak bisa ngapa-ngapain, tak bisa berbuat yang sungguh-sungguh, saya akan mundur di sana,” kata Novel.

Baca juga:

Upaya pelemahan terhadap lembaga anti-rasuah diakuinya membuat sejumlah anggota merasa putus asa. Terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kini KPK terus berjuang keras memberantas korupsi. Lantas, apa saja kendala yang saat ini semakin dirasakan oleh Novel? Berikut ulasannya seperti dilansir dari merdeka.com

Kendala Usai Disahkannya UU KPK Baru

Salah satu poin disoroti Novel adanya aturan dalam undang-undang baru soal penyitaan. Sebelum melakukan penyitaan penyidik harus meminta izin terlebih dahulu.

“Saya katakan lebih lemah karena ketika melakukan penyitaan itu harus dengan izin, sekali pun dalam keadaan mendesak itu harus izin. Ini enggak logis, sedangkan penegak hukum lain itu bisa melakukan penyitaan tanpa izin pengadilan, baru setelah itu mengajukan izin ke pengadilan. Nah, hal ini yang menjadi kendala,” ujarnya kepada Karni Ilyas dalam unggahan kanal YouTube Karni Ilyas Club.

Rentetan Birokrasi Lemahkan KPK

Munculnya UU KPK baru justru membuat kinerja KPK semakin dekat dengan birokrasi dan sederet hal administratif. Tentu hal ini akan membuat rangkaian proses yang panjang sebelum akhirnya para penyidik KPK mendapatkan izin untuk menemukan barang bukti saat penyitaan dilakukan.

“Contoh, Anda di luar kota sedang melakukan pemeriksaan untuk melakukan penyitaan itu harus izin, harus kembali dulu karena tempat izinnya itu ada yang di Jakarta, Dewan Pengawas. Maka proses itu tentu tidak sederhana,” jelasnya.

“Enggak bisa lewat telepon atau apa begitu?” tanya Karni Ilyas.

Baca juga: 

“Izin itu kan prosesnya panjang, Bang Karni. Proses izin itu pertama dilakukan dengan bersurat melalui pimpinan KPK ke Dewan Pengawas. Kemudian penyidiknya melakukan pemaparan terlebih dahulu kepentingan penyitaan itu, baru kemudian izin dikeluarkan,” tuturnya.

“Setelah izin dikeluarkan, penyidik mengajukan lagi kepada Deputi, kepada struktural di KPK untuk dibuatkan surat perintah penyitaan. Jadi tahapannya itu bukan sederhana,” ungkapnya.

Potensi Menjadi Penghambat yang Serius

Novel mengatakan, secara terang-terangan adanya rangkaian proses perizinan yang bersifat administratif tersebut jelas berpotensi menjadi hambatan yang serius untuk memberantas korupsi. Momentum hingga barang bukti pun dapat menghilang saat para penyidik justru sibuk dengan perizinan yang harus dilakukan terlebih dahulu.

“Setelah itu, penggeledahan. Keadaan dengan adanya UU baru itu membuat lemah. Apa itu? Keadaan apa pun harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Nah, ini hal-hal di antaranya yang menjadi kesulitan dan menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, hambatan itu menjadi serius karena bisa membuat kehilangan momentum untuk mendapatkan bukti-bukti penting. Sampai seperti itu, Bang Karni,” ucapnya.

Kerisauan Para Anggota KPK

Berbagai upaya pelemahan KPK tersebut hingga saat ini menimbulkan dampak yang cukup siginifikan. Hal ini terlihat dari adanya anggota KPK yang semakin merasa putus asa untuk memperjuangkan harapan masyarakat Indonesia, yakni negara yang terbebas dari korupsi.

“Ketika keadaannya tidak ideal untuk bisa memberantas korupsi dengan baik, itu menjadi kerisauan tersendiri. Harapan kami tentunya untuk bisa berjuang, itu tentu jalan yang apa, jalan yang mulia lah untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi ketika kemudian jalannya menjadi sulit, orang akan mempertimbangkan kembali,” katanya.

Kendati dalam waktu dekat para anggota KPK akan dilantik menjadi ASN, hal itu pun justru menimbulkan keresahan tersendiri baginya. Sebab, kenyamanan tersebut justru dapat mengganggu independensi KPK saat bertugas.

“Ini beberapa waktu kemudian, pegawai KPK akan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ya. Ketika proses menjadi ASN ini, sangat dikhawatirkan independensinya akan terganggu,” imbuhnya.

Baca juga:

Harapan Saat KPK Tengah Dilemahkan

Meski kini KPK, menurutnya, tengah digempur dengan berbagai rintangan dari banyak pihak, namun Novel tetap berharap agar suatu saat kondisi tersebut dapat berubah. Meski terasa sulit, perjuangannya untuk menumpas korupsi di Tanah Air masih akan berlanjut hingga titik darah penghabisan.

“Pertanyaannya seringkali dikatakan, lah sekarang kenapa masih bisa OTT? Kenapa masih bisa bekerja? Karena pelemahannya belum seratus persen bisa berjalan. Ini yang nantinya akan terlihat di depan akan menjadi sulit. Nah, makanya kita berharap situasi itu bisa berubah,” terangnya.

*****

Editor: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin