Home Kepulauan Riau Tanjungpinang

Pusat Dukung Pembangunan Pengolahan Limbah Minyak di Kepri

42
Sekda Kepri, TS Arif Fadillah mengikuti Rakor Teknis Pembangunan Pengolahan Limbah Minyak bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman secara virtual di kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (6/5/20). (F: Humas Pemprov Kepri)

Barakata.id, Tanjungpinang – Pemerintah pusat mendukung keingingan Pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun pengolahan limbah minyak di Kepri. Dengan pengolahan limbah ini, diharapkan masalah pencemaran laut Kepri oleh limbah minyak dapat dipecahkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, setiap akhir tahun, ketika musim utara datang, wilayah laut di Kepri dipastikan akan menerima limbah minyak. Limbah minyak itu mencemari wilayah seperti Lagoi di Bintan dan Nongsa di Batam.

Banyaknya limbah minyak yang mencemari perairan Bintan dan Batam selalu dikomplain oleh wisatawan. Kedua wilayah itu selama ini menjadi salah satu daerah andalan pariwisata di Kepri.

“Ini menjadi problem kami, tentu kami senang jika pembangunan pengolahan limbah ini terealisasi, agar kasus ini tidak lagi terjadi,” kata Arif saat mengikuti Rakor Teknis Pembangunan Pengolahan Limbah Minyak bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman secara virtual di kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (6/5/20).

Baca Juga :
Limbah B3 di Batam Sudah Bisa Dikirim ke Luar

Dalam rapat yang juga membahas pembangunan Reception Facilities (RF) di Batam itu, Arif menegaskan bahwa 96 persen wilayah Kepri adalah laut. Terkait masalah limbah ini, Pemprov Kepri berharap segera ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, termasuk keterkaitannya dengan lego jangkar di wilayah laut Kepri.

“Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota di Kepri ini telah membentuk tim, tapi kami tetap menunggu regulasi dari pusat. Ini menjadi tugas kita bersama,” kata Arif.

Merespon hal itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan, ada isu yang perlu dibahas dan diselesaikan bersama yakni limbah minyak. Karena itu, menurut dia, memang perlu dilakukan pembangunan pengolah limbah dan Reception Facilities (RF).

“Isu tumpahan minyak di Kepri sebenarnya sudah lama, dan banyak munculnya di musim utara dan terkait penanganan atau penanggulangannya telah ada program-program dari Kementerian LHK dan pemerintah daerah,” kata Nani.

Nani juga menjelaskan kembali hasil dari Rakor sebelumnya pada 16 April 2020 yang menyepakati 6 fokus yaitu, 1. Operasi intelejen bagi penangkapan di darat dan laut; 2. Kerja sama antara 3 negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kemudian 3. Perkuat Operasi laut; 4. Penyediaan data “suspect kapal”; 5. Penertiban Tank Cleaning; dan 6. Keanggotaan dalam IOPC Fund.

“Stakeholder terkait semakin menguatkan operasi laut dengan data intelejen, sosialisasi juga diharuskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya,” kata Nani.

Baca Juga :
Sekda Kepri Berharap Ada Bantuan PCR dan Reagen dari Singapura

Pada rapat itu, Laksamana TNI (Purn.) Marsetio memberikan saran agar ke depannya, jika membahas tentang pengolahan limbah minyak (Tank Cleaning) harus melibatkan semua stakeholder terkait. Karena pembangunan pengolahan limbah tadi akan beriringan dan tidak terlepas dengan lego jangkar.

“Intinya di lego jangkar harus ada tank cleaningnya, nanti kita lelang saja namun dengan syarat perusahaan pemenang harus menyediakan sarana prasarana di darat dan laut lengkap, serta harus kerjasama dengan BP Batam karna harus ada kontrolnya,” saran Marsetio.

Marsetio melanjutkan bahwa pihaknya juga telah mendapatkan data terkait penetapan titik mana saja yang menjadi area Lego Jangkar, dan mendukung penuh pembangunan Pengolah Limbah Minyak dan Reception Facilities (RF).

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin