Barakata.id, Batam – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia optimistis masyarakat akan sejahtera seiring dijadikannya Pulau Rempang sebagai kawasan industri. Ia meyakini bahwa proyek nasional Rempang Eco City bakal menjadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia.
“Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat,” ujar Bahlil usai rapat teknis tentang pengembangan Kawasan Rempang di Hotel Marriott, Batam, Minggu (17/9/23).
Bahlil meyakinkan banyak pihak, jika investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia begitu optimistis, Rempang Eco City bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional di masa depan.
BACA JUGA : Proyek Pulau Rempang Masuk Program Strategis Nasional
Bagaimanapun juga, lanjut Bahlil, pengembangan Kawasan Rempang sebagai pusat investasi ramah lingkungan, akan berdampak sangat luas bagi perekonomian Kepri, khususnya Kota Batam dan juga secara nasional. Tidak itu saja, investasi ini juga akan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas, termasuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat.
“Oleh karenanya kita akan terus dorong agar investasi ini masuk dan bisa berdampak baik bagi perekonomian kita,” kata dia.
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, FKPD Provinsi Kepri, Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, dan peserta terbatas lainnya.
Pendekatan Humanis kepada Warga Rempang
Bahlil mengatakan, proses pengembangan investasi kawasan Rempang akan dilaksanakan secara baik. Pemerintah akan berbicara langsung dengan masyarakat setempat, termasuk pemerintah akan memberikan apresiasi atau penanganan khusus kepada mereka yang telah turun temurun tinggal di Rempang.
“Kita akan komunikasikan semua permasalahan ini, layaknya kita semua akan bicara sebagai orang kampung,” ujarnya.
BACA JUGA : Rudi: Hasil Sewa Lahan Rempang Utuh Dipulangkan ke Masyarakat Lewat Infrastruktur
Ia meminta BP Batam mengedepankan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.
Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis jauh lebih penting dalam percepatan investasi di Rempang.
“Untuk investasi, kita bersaing dengan negara luar. Kita tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik,” kata dia.
Terkait relokasi masyarakat terdampak proyek, lanjut Bahlil, pemerintah akan memberikan sepenuhnya hak-hak masyarakat. Dalam hal ini seperti tanah seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45 seharga Rp120 juta.
BACA JUGA : Investasi Pembangunan Pulau Rempang Rp381 T, Serap 300 Ribu Tenaga Kerja
Selain itu, pemerintah juga akan memberi uang tunggu transisi sebesar Rp1,2 juta per kepala, ditambah lagi Rp1,2 juta per keluarga sebagai uang rumah.
Namun, apabila rumah awal lebih besar dari yang disediakan pemerintah, maka akan dihitung kelebihannya oleh KJJP, dan selisihnya akan dibayarkan oleh BP Batam, termasuk bila di dalamnya ada pohon, keramba, sampan, dan tanam tumbuh lainnya.
“Semua akan dihargai secara proporsional, sesuai mekanisme dasar perhitungannya,” ujarnya.
Bahlil menegaskan, pemerintah akan sangat serius menindaklanjuti investasi ini, mengingat pemerintah sedang bersaing dengan banyak negara untuk mendapatkan investasi ini. (DN)
