Pulau Galang Batam Akan Dijadikan Kota Industri Maritim

148
0
Pulau Galang Batam
Penandatanganan MoU pengembangan Kawasan Industri Maritim Galang bersama Pemprov Kepri dan BP Batam, Minggu (29/11/20). (F: barakata.id/ist)
DPRD Batam

 

Barakata.id, Batam – Kawasan Pulau Galang, Kota Batam akan dikembangkan menjadi Kota Industri Maritim (Maritime City). Pengembangan kawasan itu sudah disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Ikuti saluran Barakata.id di WhatsApp klik disini

Kesepakatan Pemprov Kepri dan BP Batam dalam mengembangkan Pulau Galang tertuang dalam Nota Kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani, Minggu (29/11/20), di Ruang Pertemuan Graha Kepri, Batam Center, Batam.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadhillah dan Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan Investasi BP Batam, Sudirman Saad.

Penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, dan Plh Kepala BP Batam, Purwiyanto. Turut hadir juga para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemprov Kepri.

Baca Juga :

Purwiyanto mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan komitmen BP Batam dan Pemprov Kepri untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan Maritim Galang.

Pulau Galang diketahui menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang besar.

“Jadi fokus kerja sama ini adalah pemanfaatan aset dan sumberdaya alam,” katanya.

“Bila kedua hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka nilai daya saing Batam, khususnya bagi pengembangan ekonomi di sektor kelautan bisa meningkat,” sambung dia.

Ia berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan ini sadar pentingnya pembangunan ini untuk kemaslahatan masyarakat.

Purwiyanto menegaskan, BP Batam akan mendukung penuh kegiatan ini agar berjalan lancar dan mengawal pelaksanaannya hingga selesai.

Industri Maritim Galang
Penandatanganan MoU pengembangan Kawasan Industri Maritim Galang bersama Pemprov Kepri dan BP Batam. (F: barakata.id/ist)

Di tempat yang sama, Bahtiar Baharuddin mengatakan, 96 persen wilayah Provinsi Kepri adalah laut, dan 4 persen sisanya merupakan daratan.

Dari total wilayah tersebut, kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya 38 persen saja.

“Saya sudah diskusi dengan masyarakat setempat, baik para nelayan dan warga, kami temukan beberapa masalah dalam pengelolaan hasil laut. Jadi dengan Nota Kesepakatan ini, kami harapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepri,” kata Bahtiar.

Baca Juga :

Bahtiar menilai, industri yang telah ada di Batam belum mampu menampung potensi perikanan di Provinsi Kepri.

“Jadi melalui konsep pengembangan Industri Maritim Galang ini, kami yakin mampu menumbuhkan optimisme, khususnya para nelayan. Karena ini manfaatnya akan terasa langsung kepada mereka,” ujar dia.

Ruang lingkup perjanjian ini mencakup, penyiapan studi pendahuluan, konsolidasi dan sinkronisasi pengadaan, persiapan regulasi, serta pengalokasian lahan untuk sarana dan prasarana yang mendukung program.

*****

Editor : YB Trisna