Home Kepulauan Riau Tanjungpinang Polemik Antigen di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Ini Keputusan Gubernur Kepri

Polemik Antigen di Perbatasan Tanjungpinang-Bintan, Ini Keputusan Gubernur Kepri

60
Perbatasan Tanjungpinang-Bintan
Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana menggelar jumpa pers terkait evaluasi terkait kewajiban antigen di titik penyekatan jalan perbatasan Tanjungpinang-Bintan di Dompak, Kamis (15/7/21). (F: dok.pemprovkepri)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Tanjungpinang – Polemik tes antigen di titik penyekatan jalan perbatasan Tanjungpinang-Bintan (Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan) merisaukan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Ia pun langsung menggelar rapat dengan pimpinan dua daerah tersebut.

Ansar mengatakan, banyak warga yang resah dengan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tanjungpinang, terutama di titik penyekatan Tanjungpinang-Bintan. Kerisauan Ansar Ahmad itu disampaikan Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana di Tanjungpinang, kemarin.

Ia mengatakan, sejak empat hari pelaksanaan PPKM di Tanjungpinang, Gubernur Kepri banyak menerima laporan dari masyarakat. Laporan tersebut berupa keluhan, protes dan sebagainya khususnya atas penerapan penyekatan di jalan batas antara Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan.

BACA JUGA : Masuk Tanjungpinang Tanpa Kartu Vaksin, Siap-siap Putar Balik

Keluhan warga itu terkait dengan kebijakan Pemko Tanjungpinang yang mengharuskan warga melakukan tes antigen di tempat jika ingin melintasi penyekatan tersebut. Dengan harga antigen Rp150 ribu per orang, warga merasa kebijakan tersebut sangat memberatkan.

“Banyak masyarakat yang mengadu soal ini (antigen di tempat). Tentu bapak (Gubernur Kepri) tidak bisa diam menanggapinya. Ditambah lagi kondisinya saat ini sedang menjalani masa isolasi dan tidak melihat langsung yang terjadi di lapangan,” kata Tjejep.

Seperti diketahui, Ansar Ahmad dinyatakan positif Covid-19 pada Minggu (11/7/21). Ia pun harus menjalani isolasi mandiri di kediaman pribadinya di Batu 7, Tanjungpinang.

Tjejep mengatakan, pada Kamis (15/7/21) sore, Ansar sudah menggelar rapat dengan jajaran Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan terkait polemik penyekatan jalan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan tersebut.

Dilansir kepriprov.go.id, Jumat (16/7/21), dari rapat bersama itu, sudah diambil kesepakatan oleh masing-masing pihak yaitu khusus mobilitas orang dari Tanjungpinang ke Bintan dan sebaliknya akan diberlakukan aturan sebagai berikut:

1. Bagi pekerja atau yang sehari-hari memang memiliki aktivitas kerja esensial di Tanjungpinnag, cukup dengan menunjukkan surat keterangan dari pimpinan perusahaan atau instansi tempat bekerja.

2. Bagi pedagang pasar atau petani dibutuhkan surat keterangan dari pengelola pasar seperti BUMD atau siapapun yang ditunjuk atau berwenang mengelola pasar dimaksud.

3. Bagi masyarakat yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan dari pasar atau instansi tempat kerjanya, harus menunjukkan surat vaksin dan bukti antigen dengan hasil negatif. Jika tidak bisa, maka tetap harus vaksin atau antigen ditempat.

“Jadi aturan tetap dilaksanakan, karena itu bagian dari tujuan penyekatan PPKM agar lalu-lalang orang tidak bebas,” kata Tjetjep.

Tjetjep juga mengapresiasi Pemko Tanjungpinang yang telah menyediakan layanan rapid antigen di tempat sehingga masyarakat tidak harus pulang dulu ke tempat asalnya masing-masing. Ia menegaskan, aturan PPKM Darurat dengan sistem penyekatan ini adalah untuk mengurangi mobilitas massa agar penyebaran Covid-19 tidak meluas.

“PPKM Darurat ini hanya akan berlangsung hingga 20 Juli 2021, kami imbau masyarakat tetap mematuhi aturan,” kata dia.

BACA JUGA : Innalilahi, 28 Pasien Covid-19 di Kepri Meninggal Dunia

Sementara itu, Koordinator Lapangan Satgas Covid-19 Kota Tanjungpinang, Surjadi mengatakan, penyekatan jalan di perbatasan Tanjungpinang-Bintan merupakan kebijakan Pemko Tanjungpinang yang mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri.

Karena saat ini kondisi Tanjungpinang darurat Covid-19, maka pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM Darurat yang salah satu aturannya adalah melakukan pengetatan mobilitas orang yang akan masuk ke wilayah itu.

“Kita berusaha sebisa mungkin. Untuk masyarakat di luar keperluan esensial, sebisa mungkin hindari untuk masuk ke Tanjungpinang. Begitu juga yang akan keluar Tanjungpinang,” kata dia.

Adapun untuk tes antigen di lapangan, lanjut Surjadi, sejauh ini hanya dilakukan secara acak. Atau hanya kepada orang-orangbyang dicurigai terpapar virus corona.

“Yang terjadi di lapangan, yang di antigen di tempat itu tidak sebanyak yang dibayangkan. Hanya diambil sample secara acak saja,” kata dia.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin