Home Warta Ekonomi PLN Tuntaskan Sertifikasi 9.740 Tanah Aset Negara

PLN Tuntaskan Sertifikasi 9.740 Tanah Aset Negara

23
Sertifikasi Tanah PLN
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly.
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Jakarta – PT PLN (Persero) sudah menuntaskan sertifikasi terhadap 9.740 bidang tanah di berbagai daerah di Indonesia per Agustus 2021. Tahun ini, target sertiikasi mencapai 27.000 bidang tanah.

Sertifikasi atas aset tanah oleh PLN merupakan bagian dari pengembangan kelistrikan nasional yang keberlanjutan. Kegiatan sertifikasi ini adalah kolaborasi antara PLN dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


“Kami sampaikan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN dan KPK atas supervisi yang selama ini diberikan kepada PLN. Tanpa bantuan dan pendampingan dari mereka, proses ini tentunya akan menghabiskan waktu yang lebih lama,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PLN, Sinthya Roesly dalam acara FGD Pengamanan dan Penyelamatan Aset, Rabu (1/9/21).

BACA JUGA : Kapolri Instruksikan Jajarannya Tak Ragu Usut Tuntas Mafia Tanah

Sinthya mengatakan, masih terdapat sekitar 48.000 bidang tanah lain yang masih berproses untuk disertifikasi. Ia berharap aset-aset tersebut menjadi clean & clear sehingga dapat dilakukan pendayagunaan aset untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.

Dia mengakui, tak mudah mencapai target sertifikasi. Berbagai terobosan mesti diambil.

“Kami paham bahwa untuk mencapai target sertifikasi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan sosial dan hukum di lapangan sangat kompleks, sehingga memerlukan pemikiran dan ide terobosan dalam penyelesaian permasalahan tersebut,” kata dia.

Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Arie Yuriwin menambahkan, dari berbagai permasalahan di lapangan, sekitar 60 persen di antaranya merupakan sengketa dengan perorangan. Sementara dari sisi sebaran, 60 persen sengketa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Madura dan Bali.

“Banyak masalah di lapangan membutuhkan fasilitasi. Saya juga sudah beberapa kali diskusi dengan petugas di wilayah yang bersangkutan dengan harapan mampu mempercepat prosesnya,” ujar Arie.

Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Dr. Maria Sumardjono mengamini jika dalam proses sertifikasi, petugas ATR/BPN pasti menanyakan kelengkapan persyaratan. Apabila persyaratan lengkap dan tidak ada masalah terhadap aset yang didaftarkan, tentunya ATR/BPN dapat segera memproses sertifikasinya.

“BPN bisa kerja cepat itu karena asetnya harus dipastikan clean and clear terlebih dahulu. Clean, ada masalah atau tidak yang menyertai aset tersebut. Clear, data fisiknya jelas. Jadi tidak bisa clean atau clear saja,” tutur Maria.

Sertifikasi di Aceh dan Sumsel

Dari Aceh, kolaborasi PLN dan BPN di bawah supervisi KPK RI berhasil melakukan sertifikasi terhadap 804 bidang tanah. Khusus untuk wilayah Serambi Mekkah, tahun ini ditargetkan sertifikasi 1.566 bidang tanah.

Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan PLN, M. Ikbal Nur menyebut bahwa pihaknya masih akan mengupayakan sertifikasi aset lainnya di Aceh.

“Sehingga masih ada 762 persil tanah yang harus diselesaikan proses sertifikasinya pada tahun 2021. Saat ini sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, hingga pengukuran,” ujar Ikbal.

BACA JUGA : Dirut PLN Sofyan Basir Jadi Tersangka Kasus Suap PLTU Riau

Ikbal mengatakan pengelolaan aset yang andal menjadi salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Untuk itu, menurut Ikbal PLN tidak bisa sendiri. PLN mengapresiasi dukungan yang diberikan BPN untuk membantu PLN mengamankan aset negara ini.

“Saya mewakili seluruh rekan rekan PLN di Provinsi Aceh mohon dukungan dan bimbingan dari BPN agar target sertifikasi tanah di tahun 2021 ini dapat tercapai sesuai harapan,” ujar Ikbal.

Ikbal menambahkan tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatra Selatan. PLN memiliki kurang lebih 106 ribu persil bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi.

“Sisanya yang 54 persen lagi, masih memerlukan upaya ekstra dari kami untuk melegalkannya. Namun kami rasakan dengan koordinasi dan sinergi antarlembaga maka target ini bisa diselesaikan,” ujar Ikbal.

Dengan capaian 51,3% target sertifikasi di Aceh, diharapkan akan mendukung pengembangan kelistrikan yang andal di masa depan.

Tak hanya di Aceh, PLN juga sudah mengamankan aset tanah di Sumatera Selatan. Khusus di Sumatera Selatan, tahun ini PLN menargetkan sertifikasi sebanyak 1.836 persil. Sementara itu, pada periode Januari – Agustus telah terbit 379 sertipikat.

“Sehingga, masih ada 1.457 persil tanah yang harus diselesiakan proses sertifikasinya pada 2021. Saat ini, sedang dalam proses pemberkasan internal, verifikasi, pendaftaran awal, dan proses pengukuran,” pungkas Ikbal.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin