Home Nusantara

Petinggi PD Dorong KPK Usut Tuntas Aliran Dana Bansos Covid-19, Begini Kata Gibran

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman. F: Antara

Barakata.id, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman melalui tulisan akun Twitter @BennyHarmanID meminta lembaga antirasuah itu menyelidiki aliran dana Bansos dalam Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Cerita dana Bansos dipake untuk sukseskan Paslon partai tertentu pada Pilkada 9/12 lalu kencang di kampungku. Ayo KPK selamatkan demokrasi, jangan biarkan pemimpin produk sistem yang korup membangun negeri. Kerjanya nanti hanya numpuk harta dan kuasa. Lupa rakyat. Liberte!,’ tulis Benny di akun Twitter @BennyHarmanID yang dikutip dari Vivo.co.id pada Senin, 21 Desember 2020.

Baca juga: 

Anggota Komisi III DPR RI itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran Istana dan elite partai politik di kasus korupsi Bansos.

“Demi menjaga nama baik Istana dan citra Presiden Jokowi sebagai Mr Clear, segeralah KPK ambil langkah. Panggil dan periksa. Jangan ada ewuh pakewuh! Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa. Rakyat monitor!,” tulis Benny.

Selain itu Benny menyarankan, sebaiknya Jokowi merespons kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar Istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi Bansos.

“Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK. Jika saya presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar – lebar untuk KPK periksa. Berani bung? Liberte!,” tambah Benny dalam tulisannya itu.

Baca juga: 

Benny menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana Bansos hingga tuntas oleh KPK.

“Bayangkan dungunya negara ini. Kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi Bansos yang mengalir jauh sampai ke Pilkada untuk sukseskan Paslon partai tertentu dibilang kelompok intoleran! Dibilang sahabat kaum kadrun. Dibilang tidak Pancasilais. Macam macam saja. Rakyat monitor!,” sesal Benny dalam tulisan di akun Twitternya itu.

Gibran membantah

Sementara dikutip dari Suara.com, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka langsung merespons terkait namanya disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang telah menjerat eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara sebagai tersangka.

Gibran Rakabuming Raka. F:detik.com/ youtube Chef Arnold

Nama Gibran diberitakan bahwa calon Wali Kota Solo itu disebut merekomendasikan PT Sri Rezeki Isman (Sritex) dalam pengadaan goodie bag bansos untuk Kementerian Sosial.

Baca juga: 

Terkait pemberitaan itu, Gibran menyangal telah merekomendasikan Sritex untuk menggarap menangani pembuatan tas bansos korban Corona. Dari hebohnya berita itu, dia pun menantang agar semua pihak menanyakan langsung ke KPK.

“Saya tidak pernah merekomendasikan atau memerintah dan ikut campur dalam urusan bansos. Silahkan dikroscek ke KPK,” kata Gibran seperti dikutip dari SuaraSurakarta.id, Senin (21/12/2020)

“Bisa dikroscek juga ke pihak Sritex. Kayaknya juga sudah mengeluarkan statmen,” tambah dia.

Menurutnya, berita-berita tentang isu dirinya terlibat skandal korupsi tak bisa dipertanggung jawabkan.

“Saya enggak pernah seperti itu. Kalau mau korupsi ya yang lebih besar dong. Tapi enggak saya nggak,” tegasnya.

Baca juga: 

Respons KPK

Juru Bicara KPK, Ali Fikri sebelumnya ikut menanggapi perihal nama Gibran yang disebut terlibat kasus bansos Corona seperti yang diberitakan.

Terkait hal itu, Ali memastikan penyidik akan terus menggali setiap informasi dengan meminta keterangan sejumlah saksi-saksi.

“Kami memastikan bahwa setiap informasi tentu akan digali dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK tersebut,” kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (21/12/2020).

Baca juga:

Menurut Ali, proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara yang telah menjerat Juliari masih terus berlangsung.

Penyidik KPK, kata Ali, masih akan melengkapi bukti data dan informasi antara lain dengan memanggil dan memeriksa sejumlah saksi.

Ali mengatakan belum dapat membeberkan perkembangan kasus bansos corona karena alasan telah masuk ke ranah penyidikan. Dia hanya meminta agar masyarakat bisa mengikuti kasus tersebut jika sudah disidangkan.

“Seluruh masyarakat dapat mengikuti bagaimana rangkaian peristiwa dan proses didalam persidangan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Juliari ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Politisi Partai PDI Perjuangan itu diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp10 ribu per paket bansos.

Baca juga: 

Dari program bansos Covid-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp17 miliar. Sebanyak Rp8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan itu.

Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua.

Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang mencapai Rp14,5 miliar berupa mata uang rupiah dan mata uang asing.

Masing-masing sejumlah ekitar Rp11, 9 miliar, sekitar USD 171,085 (setara Rp 2,420 miliar) dan sekitar SGD 23.000 (setara Rp 243 juta).

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Juliari langsung menyerahkan diri ke kantor KPK pada Minggu (6/12/2020) dini hari sekitar pukul 02.55 WIB. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangk, KPK pun resmi menahan Juliari.

*****

Editor: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin