Barakata.id, Blitar (Jatim) – Pemerintah kota Blitar mengadakan Rapat koordinasi (Rakor) tentang persiapan isolasi terpusat (isoter) penanganan Covid-19 di Kota Blitar pada Rabu (28/07/2021) di Ruang Sasana Praja Kantor Wali Kota Blitar.
Hadir dalam Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Kota Blitar dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar dan Instansi terkait.
Kepada wartawan, Wali Kota Blitar Santoso menuturkan, ada beberapa opsi tempat untuk isolasi terpusat yang disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, TNI-POLRI dan dinas kesehatan, yaitu PGSD, Gor Soekarno Hatta, Gedung kesenian serta Poltekes.
Baca Juga :
>. Begini Alasan Kodim 0808/Blitar Himbau Warga Positif Covid-19 Agar Isolasi Terpusat
>. Putus Penyebaran Covid-19, Kodim 0808/Blitar Gencar Semprot-Srempot
>. Berada Pada Level 4, Pemkot Blitar Terapkan PPKM Mikro Darurat Mulai 3 Juli
Dilakukannya Isoter ini menurutnya untuk mempermudah pengawasan, sekaligus memudahkan dinas kesehatan memberikan pertolongan terhadap masyarakat yang menderita sakit.
“Alhamdulilah saat ini kita sudah mendapat rekomendasi dari Rektor Universitas Malang, bantuan tempat di gedung PGSD untuk isolasi terpusat (Isoter) khusus bagi masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 dengan gejala ringan atau sedang,” ujarnya.
Kemudian Santoso menambahkan, di PGSD ada lima puluh (50) kamar yang tersedia. Terdiri dari dua tempat tidur tingkat, kalau ditotal bisa menampung 200 orang, jika besok persiapannya sudah selesai, semua isoman bisa dipindah ke Isoter.
“Upaya ini dilakukan memang tidak mudah, tetapi dengan pendekatan yang sopan dan humanis, serta pemberian pemahaman yang masuk akal dan bisa diterima, dan diharapkan warga masyarakat yang sakit bisa memahami keadaan ini.
Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang berbeda beda, maka kita harus sabar dan berusaha terus, agar warga masyarakat yang sakit bisa mengerti dan memahami,” ungkapnya
Kata Santoso, kalau pihaknya sudah bekerja sama dengan poltekes untuk menyediakan relawan dalam membantu dalam testing, tracing dan treatmen didalam pelaksanaan percepatan vaksinasi.
“Tidak hanya dijadikan relawan, tetapi pemerintah daerah juga tanggung jawab dengan memberikan insentif, karena pekerjaan itu mangandung resiko, tetapi juga sebagai pengabdian bagi seorang mahasiswa,” pungkas Santoso. (adv/humas).
Reporter : Achmad Zunaidi
