Home Kepulauan Riau Batam

Perludem: Pilkada Kepri Rawan Kecurangan, Banyak Warga Belum Tahu Jadwal Pencoblosan

50
Pilkada Kepri
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati

Barakata.id, Batam – Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Kepri 2020 rawan terjadi kecurangan. Salah satu pemicu adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat

Menurut catatan Perludem, partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 secara nasional hanya berada di angka 43,9 persen.

Angka itu didapat dari hasil survei yang dilakukan Indikator di daerah-daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak se-Indonesia, termasuk Kepulauan Riau (Kepri).

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, ada berbagai faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kali ini.

“Yang pertama, kurangnya sosialisasi dari penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU kepada masyarakat,” kata dia dalam keterangan Yang fiterima barakata.id, Senin (1/10/20).

Menurut wanita yang akrab disapa Ninis itu, sampai sekarang pihaknya masih menemukan warga yang belum tahu jadwal atau tahapan Pilkada 2020, termasuk hari pencoblosan.

“Ini aneh, ada warga yang tahu akan ada pilkada, dia tahu ada calon yang kampanye, tapi dia tak tahu kapan pilkada itu akan diselenggarakan,” tegasnya.

Baca Juga :

Ninis juga menyayangkan kurangnya edukasi dari pemerintah, terkait pilkada sehat di tengah pandemi Covid-19.

“Bukan cuma KPU, KPUD, tapi pemerintah juga harus terus sosialisasi, apa dan bagaimana itu yang dikatakan Pilkada Sehat di tengah pandemi,” sebut wanita berhijab ini.

Menurut Ninis, pilkada di tengah pandemi bukan hal yang menjadi prioritas, tali hal itu tetap harus dilakukan.

“Yang menjadi prioritas saat ini adalah peningkatan kesehatan dan pemulihan ekonomi, tapi pilkada kan tetap akan dilakukan. Jadi sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih dalam upaya sosialisasi pilkada sehat,” ujarnya.

“Untuk meyakinkan masyarakat bahwa datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan dan ikuti aturan itu tidak berbahaya,” sambung Ninis.

Pemerintah lanjut Ninis, harus ambil andil hal ini karena masih banyak pemilih yang ragu datang ke TPS disebabkan oleh faktor kesehatan.

“Teknis pelaksanaan pilkada kali ini harus lebih dirinci dan disosialisasikan, agar masyarakat tahu dan mereka merasa bahwa datang ke TPS itu tidak berbahaya karena ada aturannya. Atau bila perlu ada jadwalnya, sehingga pemilih tidak menumpuk ke TPS,” tegasnya.

Hal-hal tersebut, menurut Ninis penting dilakukan agar tingkat partisipasi warga untuk memilih pada 9 Desember 2020 mendatang, sesuai dengan harapan dan keinginan bersama.

“Kalau tingkat partisipasi rendah, maka akan membuka peluang untuk pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat curang,” sebutnya.

Baca Juga :

Ninis menilai ada celah yang bisa dimainkan pihak tak bertanggung jawab untuk berbuat curang, dengan bermain kertas suara yang tak terpakai.

“Itu bisa saja terjadi, apalagi kalau tingkat partisipasi sekitar 40 persen. Tapi kalau partisipasinya terlalu rendah, maka sulit juga memainkannya. Karena pasti semua orang curiga, yang datang sedikit, tapi kertas suara yang terpakai banyak,” ujar dia.

Untuk mengantisipasi kecurangan di Pilkada Kepri, Ninis mengaku lembaganya sedang menjalin kerja sama dengan relawan dan mahasiswa untuk mengawasi jalannya Pilkada Kepri.

“Kami saat ini sudah berkoordinasi dengan sejumlah mahasiswa. Untuk melakukan pengawasan itu, mahasiswa Kepri akan kami beri pembekalan agar bisa memantau dan mengawal jalannya Pilkada di Kepri sesuai ketentuan,” jelasnya.

Pembekalan tersebut dilaksanakan di bawah koordinator Ardi Wasliwawan yang merupakan Koordinator Pelatihan Pemantau Wilayah Kepri.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin