Barakata.id, Blitar (Jatim) – Peringatan Hari Pendidikan Nasional 2022 yang diperingati secara serentak pada pada hari ini Jumat (13/5/2022), Bupati Blitar Rini Syarifah menandainya dengan melaunching sebuah program digitalisasi pendidikan yang diberi nama SILANTIP atau Sistim Informasi Layanan Terpadu Dinas Pendidikan.
Dimana, program itu merupakan lompatan-lompatan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam rangka mewujudkan Panca Bhakti bupati dan wakil bupati Blitar untuk serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar.
“Sehingga hal ini, juga dalam ranka mewujudkan jaminan pendidikan pedesaan yang sesuai dengan misi visi bupati dan wakil bupati Blitar,” ungkap bupati Blitar melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Luhur Sejati dalam peringatan Hardiknas tahun 2022 di ruang kantor bupati Blitar Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang diselenggarakan secara daring pada Jumat pagi.
Kemudian Rini Syarifah mengatakan, bahwa peringatan Hardiknas tahun 2022 ini nantinya juga akan diselenggarakan oleh masing-masing lembaga secara luring atau offline pada tanggal 17 Mei mendatang, namun tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi lonjakan kerumunan masa.
Disisi lain, program digitalisasi pendidikan ini merupakan babak baru pasca pandemi Covid-19 menuju endemi di kabupaten Blitar untuk membatasi mobilitas, memperpendek jarak dan waktu, yang dapat dilihat dari program tersebut.
“Nanti bapak ibu bisa melihat dari meja kerja, pojok-pojok mana yang diinginkan, murid diajar guru siapa, murid masuk sekolah dan pulang sekolah jam berapa, dan sebagainya. Jadi semua nanti dapat dilihat di program smart city ini by menit,” jelas Mak Rini, sapaan akrab bupati Blitar.
Baca juga : Petani di Kabupaten Blitar Sukses Gagas Biosaka, Kementan Langsung Melawatnya
Selanjutnya, demi kelangsungan dan pengembangan program digitalisasi tersebut, ia berharap kepada Bank Jatim Blitar selaku mitra kerja untuk dapat membantu memberikan Corporate Social Responsibility atau CSR nya tidak berupa uang, tetapi sebuah program penunjang seperti absensi atau daftar hadir para guru.
“Sehingga, baik pejabat lingkup Pemkab Blitar, guru, pengawas, murid, nantinya dapat dilihat dari program tersebut yang menjadi satu kesatuan dalam peningkatan kedisiplinan,” ujarnya.
Terakhir, bupati wanita pertama di Blitar ini berpesan supaya lembaga pendidikan tidak hanya memikirkan jumlah murid yang di dapat, tetapi juga secara kualitas harus dipikirkan. “Dengan begitu, nantinya tidak ada lagi migrasi yang dilakukan oleh murid, karena kualitas pendidikannya yang rendah,” pungkasnya.
(adv/kmf/jun)
