Home Nusantara Pengangkatan Kepala TK Pembina Wlingi Diduga Tabrak Aturan, LSM MAKI Blitar Minta...

Pengangkatan Kepala TK Pembina Wlingi Diduga Tabrak Aturan, LSM MAKI Blitar Minta di Evaluasi

Sekretaris LSM MAKI Blitar
Sekretaris LSM MAKI Blitar, Mariono Setyo Budi. (foto : dok/ahmad/barakata.id)
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Blitar (Jatim) – Soal dugaan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar tabrak aturan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, rupanya bukan sekedar tudingan tak mendasar.

Buktinya, seperti yang pernah diberitakan sebelumnya bahwa LSM MAKI Blitar menyebut pengangkatan kepala sekolah yang menabrak aturan itu salah satunya yakni di TK Pembina Wlingi.

Dimana, Tri Hidayati selaku kepala sekolah yang baru diangkat belum memilki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah (STTPPKS) dari lembaga pelatihan yang ditunjuk.

Baca juga : Isu Dugaan Konspirasi Terkait Pengangkatan Kepala Sekolah di Blitar Menguat, LSM MAKI Beberkan Ini

Dihubungi melalui telepon Senin (22/11) lalu, dirinya mengaku baru sekarang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhamadiyah Gresik bekerjasama dengan LP2 KS (lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekola), LPMP (lembaga penjaminan mutu pendidikan) Jawa Timur.

“Ya mas, memang saya belum memiliki STTPP sejak diangkat 11 Oktober lalu. Dan baru sekarang saya mengikuti pelatihan,” kata Tri kala itu kepada barakata.id

Maka dari itu, Sekretaris LSM MAKI, Mariono Setyo Budi menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk meninjau ulang pengangkatan kepala sekolah TK Pembina Wlingi dan kepala sekolah lainya yang tabrak aturan.

Baca juga : MAKI Siap Bantu APH Bongkar Dugaan Kerugian Negara Ratusan Juta Mengalir ke RSUD Srengat

“Saya minta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah(BKD) meninjau ulang SK pelantikan kepala sekolah yang diduga banyak persoalan. Masalahnya, kepala sekolah yang dimutasi dan yang dipromosikan diduga tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017,” ucapnya saat dihubungi melalui telepon, Rabu (24/11/2021).

Tidak hanya itu, Budi Kempes (begitu ia disebut) mengancam akan melaporkan kasus ini kepada pihak yang lebih tinggi jika tidak segera di evaluasi dan ditinjau ulang, bahkan jalur hukum pun akan ditempuh demi kemajuan dunia pendidikan di kabupaten Blitar pada umumnya.

“Ya segera harus di evaluasi. Jika tidak melalui lembaga akan kita laporkan kasus ini ke kementrian dong,” pungkasnya. (jun).

SebelumnyaBatam Jadi Percontohan Pengembangan Bus Rapid Trans
SelanjutnyaKembangkan Keahlian Komunikasi Pegawai, BP Batam Gelar Pelatihan Public Speaking

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin