Home Kepulauan Riau Batam

Pengambil Keputusan Tak Hadir, DPRD Batam Tunda Pembahasan Ranperda RTRW

19
Ranperda RTRW Batam
Rapat pembahasan Ranperda RTRW Batam ditunda lantaran pengambil keputusan banyak tak hadir, Selasa (7/7/20).

Barakata.id, Batam – Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di gedung DPRD Kota Batam, Selasa (7/7/20) berlangsung tak sampai 10 menit. Pasalnya, pengambil kebijakan banyak yang tak hadir, sehingga rapat itu langsung ditutup oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Nuryanto mengatakan, idealnya pembahasan Ranperda RTRW itu dihadiri oleh Wali Kota Batam sekaligus Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam beserta kepala dinas terkait. Kehadiran mereka sangat diperlukan karena ranperda ini sangat penting untuk Batam.

Karena tidak hadir, maka pembahasan itu menurut Nuryanto tidak layak dilanjutkan.

“Tentu saja pembahasan ini tidak bisa diteruskan karena tidak dihadiri oleh para pemangku kebijakan atau pengambil keputusan. Rencananya, kita akan membahas beberapa poin yang belum selesai seperti kampung tua, bufferzone hingga tora. Tapi karena banyak yang tak datang, rapat hari ini terpaksa ditutup,” kata dia.

Baca Juga :
Rudi Diminta Proses Rekomendasi Pansus DPRD Batam, Ganti Tiga Pejabat

Nuryanto berharap di agenda rapat berikutnya, Wali Kota Batam dan pihak terkait bisa menyempatkan waktu untuk hadir. Dengan demikian, ranperda RTRW ini bisa segera dibahas dan diselesaikan, terutama untuk poin-poin yang hingga kini belum ditemukan solusinya.

“Dalam rapat pimpinan tadi, hanya diwakilkan oleh pihak terkait yang bukan pengambil kebijakan. Jadi menurut kami itu tidak akan membuahkan hasil maksimal. Karena itu rapat ditunda dan akan diagendakan lagi jadwalnya,” ujarnya.

Menurut Nuryanto, banyak hal yang masih perlu dibahas menyangkut laporan warga Batam. Seperti masalah lahan kampung tua, lahan di bufferzone dan kawasan hutan lindung.

Selama ini, lanjut Nuryanto, BP Batam masih belum mau transparan, salah satunya dalam menyerahkan data-data pendukung saat pembahasan Ranperda RTRW.

“Di Batam ini ada 37 titik kampung tua, dan ternyata ada 170 PL yang dikeluarkan oleh BP Batam. Jika Ranperda RTRW ini terus dibahas tanpa ada solusi, bisa-bisa nanti kami yang disalahkan masyarakat. Karena itu, lebih baik ditunda sampai semua pengambil kebijakan bisa hadir dalam satu ruangan,” katanya.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin