Jakarta – Pemerintah pusat kembali menunda penetapan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Alasannya, masih ada beberapa perubahan yang harus diselesaikan dalam Peraturan Pemerintah.
Hal itu dikatakan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (24/5/19).
Segala berkas atau dokumen yang dibutuhkan sudah siap, namun penetapan ini harus menunggu selesainya perubahan PP nanti.
Sofyan bilang, pemerintah juga mengupayakan proses ini rampung dalam waktu dekat. Ia memproyeksikan kemungkinan di semester pertama 2019 sudah bisa ditetapkan.
“Lebih cepat, lebih baik. Ini kan proses saja kok, surat-suratnya sudah rapi, sudah jadi. Rasanya begitu, bisa (semester ini). Lebih cepat lebih baik intinya. Draft-nya kan sudah jadi,” kata Sofyan dikutip dari Detik.
Sebelumnya, penetapan Wali Kota Batam sebagai Ex-Officio BP Batam ini ditargetkan selesai pada 30 April 2019. Pada 2 April lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengangkatan wali kota sebagai Kepala BP Batam akan dilakukan usai pemilu, karena saat ini banyak pihak sedang berkonsentrasi kampanye
“Setelah itu (pemilu) lah. Supaya konsentrasi orang berkampanyelah,” jelas JK di Marketing Center BP Batam, di Batam bulan lalu.
Penetapan Wali Kota sebagai Ex-Officio BP Batam ini dipercaya dapat menyelesaikan masalah dualisme keputusan. Pasalnya, ketika masih dikepalai oleh wali kota dan kepala BP Batam, segala bentuk kegiatan investasi di Batam harus melalui perizinan dua pintu.
Oleh karenanya, langkah ini diambil sebagai upaya efisiensi investasi di Batam. Turut hadir dalam rakor ini adalah Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, dan sebagainya.
*****
