Barakata.id, Tanjungpinang – Jumlah pe duduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) hingga Maret 2023 tercatat sebanyak 142.50.000 jiwa. Jumlah itu berkurang 6,4 ribu dari September 2022.
Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri di bulan Maret 2023, menunjukkan angka kemiskinan di Provinsi Kepri itu ada di presentase terendah sejak tahun 2015.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kepri saat ini 142,50 ribu orang atau sekitar 5,69 persen, berkurang sebanyak 6,4 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang sebesar 148,89 ribu orang (6,03 persen).
BACA JUGA : https://barakata.id/penduduk-miskin-kepri-bertambah-1-850-orang/
Dengan presentase 5,69 persen, Kepri menempati posisi keenam dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Angka tersebut juga jauh di bawah angka rata-rata kemiskinan nasional yang berada di angka 9,36 persen.
Adanya penurunan kemiskinan ini disebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira, sebagai hasil kerja keras Pemprov Kepri dan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh stakeholder di Kepri untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Presentase kemiskinan yang terus turun ini harus kita apresiasi, karena Pemprov Kepri bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota terus berupaya maksimal melalui berbagai program dan kegiatan supaya angka kemiskinan bisa terus ditekan,” kata Luki Zaiman di Tanjungpinang, kemarin.
Beberapa program Pemprov Kepri di bawah kepemimpinan Gubernur Kepri Ansar Ahmad sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah operasi pasar murah, pemberian insentif, GNPIP yang bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi bungan pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.
Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri juga turun di bulan Februari 2023 sebesar 7,61 persen dibanding pada Agustus 2022 yang sebesar 8,23 persen.
BACA JUGA : https://barakata.id/jumlah-warga-miskin-meningkat-selama-pandemi-terburuk-selama-30-tahun-terakhir/
Secara umum, kebijakan yang diambil Pemprov Kepri guna menangani pengangguran termasuk di bidang ketenagakerjaan, sudah berada di jalur yang benar. Di satu sisi, untuk terus mendorong daya beli masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial.
Di sisi lain, stimulus juga diberikan Pemprov Kepri kepada para pelaku usaha (langsung ataupun tak langsung) agar usaha mereka tetap berjalan dan permintaan terhadap tenaga kerja tetap terjaga.
“Sekarang kita pemerintah daerah salah satu fokusnya menangani pengangguran ini dengan meningkatkan kemampuan SDM masyarakat Kepri melalui pendidikan vokasi dan juga peningkatan kualitas balai pelatihan kerja yang kita punya,” kata Luki Zaiman.
Luki menyebut Pemprov Kepri sangat optimistis bahwa laju pertumbuhan ekonomi secara makro di Kepri dapat terus meningkat dan secara langsung menjamin kesejahteraan untuk masyarakat. (jlu)
