Barakata.id, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) sedang menyusun Peta Jalan Pengendalian Inflasi. Hal ini dinilai penting sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah, serta sebagai dasar penyusunan program kerja TPIP secara periodikal.
Rapat pembentukan di pimpin oleh Sekda Kepri, Adi Prihantara di Aula Wan Seri Beni Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (23/1/24). Penyusunan peta jalan ini juga bertujuan untuk memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program.
Adi mengatakan, sejauh ini Pemprov Kepri mampu mempertahankan tingkat inflasi sebagaimana yang ditetapkan di dalam target meskipun dalam kenyataannya sangat dinamis.
“Tahun 2023 pengendalian inflasi kita cukup baik. Inflasi tidak sepenuhnya dapat kita kendalikan karena ada beberapa faktor penyebab kenaikan maupun penurunan harga di seluruh pasar yang menjadi bagian dari survei,” ucapnya.
BACA JUGA : Gubernur Ansar Ahmad Resmikan Cold Storage Cabai Tanjungpinang, Sarana Stabilisasi Inflasi Kepri
Dalam hal pengendalian inflasi, Adi juga memberikan beberapa masukan kepada OPD Kepri, di antaranya Kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menambah kapasitas komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri seperti cabai, kangkung dan bayam serta komoditas lainnya. Kemudian kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk produksi perikanan baik tangkap dan budidaya terus diupayakan menjaga supply dan demand di tengah masyarakat.
Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar terus memantau kondisi harga dan bekerjasama dengan para distributor besar guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Dan juga kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memulai memiliki gagasan dalam pembuatan aplikasi pendukung sebagai suatu data center yang menyediakan berbagai informasi terkait pengendalian inflasi, baik berupa data pertanian, data hasil laut , data komoditas serta data lainnya yang bisa digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.
“Jadi mohon kerjasama semuanya. Tadi yang sudah kami tunjuk, agar benar-benar memberikan supporting di dalam penyusunan roadmap ini. Dan juga program-program yang prinsipnya menghasilkan bahan pangan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi dimasukan ke dalam roadmap,” jelasnya.
BACA JUGA : Inflasi Kepri Terendah di Sumatera
Adi menegaskan, akan dilakukan evaluasi bersama pelaksanaan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Kepri tahun 2023 yang nantinya sebagai dasar untuk menyusun roadmap di dalam penanganan inflasi di tahun 2024. Oleh karena itu dibutuhkan masukan dari semua stakeholder baik dari Bank Indonesia, Kejati Kepri, Polda Kepri, OPD serta stakeholder terkait agar perumusan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Kepri tepat sasaran.
“Kita akan membuat satu roadmap pengendalian inflasi di tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Apa saja kelemahan kita sehingga mudah-mudahan roadmap ini bisa segera diselesaikan dan pengendalian inflasi kita lebih baik di tahun 2024 ini,” kata dia.
Turut hadir dalam rapat itu di antaranya, Wakajati Kepri Rini Hartati, Kakanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri Indra Soeparjanto, Kabag Ren Polresta Tanjungpinang AKBP Afdal, Kepala Tim Perumusan Kekda Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri Sudarta, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kepri Luki Zaiman Prawira serta para Kepala OPD Kepri terkait. (zah)
