Home Kepulauan Riau Batam

Pemko Batam Tak Ikut Terapkan WFH

25
Pemko Batam
Wali Kota Batam, M Rudi
artikel perempuan

Barakata.id, Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menegaskan Pemko Batam tidak akan menerapkan work from home atau WFH bagi para pegawainya. Karena itu, ia memastikan bahwa seluruh layanan publik akan berjalan seperti biasa.

Rudi mengatakan, meskipun ada Surat Edaran (SE) dari Kementerian PANRB terkait diizinkannya aparatur sipil negara (ASN?PNS) untuk WFH seminggu ke depan, hal itu tidak dilakukan Pemko Batam.

“Kota Batam tidak dilakukan WFH karena kita satu pulau yang terpisah dengan daratan seperti di Jawa,” kata dia saat memimpin apel gabungan seluruh pegawai di lingkungan Pemko Batam. Usai libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, Rudi, Senin (9/5/22).

BACA JUGA : Libur Lebaran Usai, Layanan Pemko Batam Normal Lagi

Karena itu, Rudi memastikan bahwa seluruh layanan di Pemko Batam saat ini kembali normal seperti biasa. Ia pun berpesan kepada seluruh pegawai untuk tidak menambah libur usai Hari Raya Idul Fitri.

Pada kesempatan tersebut Rudi juga mengajak seluruh ASN Pemko Batam untuk terus mendukung penuh rencana proyek besar yang saat ini tengah dikerjakan pemerintah. Di antaranya seperti pembangunan Bandara Internasional Hang Nadim Batam, peningkatan infrastruktur jalan, Pelabuhan Batuampar dan juga pengembangan Kawasan Ekonomi Khususus (KEK) Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengeluarkan SUrat Edaran tentang PNS bekerja dari rumah atau WFH selama seminggu setelah puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Kebijakan itu bertujuan untuk mengurangi kepadatan yang diprediksi terjadi selama arus balik.

BACA JUGA : 10 Kriteria PNS yang Wajib WFH

Berdasarkan arahan itu, maka PNS kemungkinan akan WFH mulai Senin, 9 Mei 2022 sampai Jumat, 13 Mei 2022 dan kembali bekerja di kantor mulai Senin, 16 Mei 2022.

Arahan untuk PNS kerja dengan sistem WFH ini merupakan respons atas saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memprediksi terjadinya kemacetan selama arus balik libur Lebaran 2022.

“Setuju dengan pendapat Kapolri agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Seluruh PPK diharapkan mengatur pembagian jadwal agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujar Tjahjo dalam keterangannya dikutip Minggu (8/5/2022).

Tjahjo pun meminta seluruh pejabat pembina kepegawaian (PPK) agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. Ia menegaskan, WFH tidak akan mengganggu pelayanan, urusan administrasi, serta layanan pemerintahan lainnya. Lantaran kini instansi telah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan PNS bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah digunakan saat ini. (ybt)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari bergabung di Grup Telegram "KATA BARAKATA", caranya klik link https://t.me/SAHABATKATA kemudian join.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin