Home Kepulauan Riau Natuna

Pemkab Natuna Tingkatkan Sinergi dengan BPJS Kesehatan

25
Tasrif Amran
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif Amran.

Barakata.id, Natuna – Sebagai nawacita Presiden Republik Indonesia terkait Percepatan pencapaian Universal Health Coverage, pemerintah telah berupaya menetapkan konsep Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pentingnya hal ini untuk direalisasikan, menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dalam beberapa tahun ini terus membangun koordinasi dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya, untuk mensinergikan data masyarakat dalam keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab negara di wilayah perbatasan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif Amran ketika menghadiri rapat kemitraan dengan pemangku kepentingan utama melalui video conference di ruang rapat Kantor BP3D Kabupaten Natuna, Jalan Batu Sisir Bukit Arai Ranai, Selasa (9/6/20) pagi.

Baca Juga :
Wabup Natuna Sosialisasi New Normal di Pulau Tiga Barat

Pelayanan kesehatan merupakan bentuk eksistensi negara dalam mengayomi seluruh masyarakatnya,” kata Tasrif.

Untuk itu seluruh instansi, lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus dapat membangun sinergi dengan BPJS Kesehatan bagi mewujudkan pelayanan jaminan kesehatan yang tepat sasaran dan optimal, sebagai bentuk implementasi Undang-Undang.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Tasrif Amran.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Natuna, Israd Akbar, S.Kep.MH menyampaikan bahwa JKN-KIS merupakan program strategis yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Adapun ketentuan umum BPJS Kesehatan di antaranya, menjamin layanan operasi katarak dan rehabilitasi medik berdasarkan indikasi medis dan sesuai dengan standar pelayanan, dengan dukungan dokter pelaksana yang memiliki kompetensi dan pengalaman, serta dilaksanakan secara berjenjang sesuai sistem rujukan yang berlaku.

Selanjutnya Irsyad menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan juga sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dia antaranya melalui pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat RSUD sampai ke tingkat klinik desa.

“Serta keberadaan tenaga medis yang professional bagi mewujudkan pelayanan yang lebih maksimal dan merata,” katanya.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah meningkatkan pelayanan administrasi, seperti penerapan sistem antrean online, jadwal operasi dan Aplicare di fasilitas kesehatan bagi meningkatkan mutu pelayanan dan transparansi kepada para peserta JKN – KIS.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga berharap agar Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna juga dapat segera menyediakan Apotek Program Rujuk Balik terutama pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), sebagai fasilitas andalan dalam pelayanan 114 diagnosa, sehingga peserta JKN – KIS dapat ditangani secara lebih baik

Hadir pada acara vidcon tersebut di antaranya, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tanjungpinang, Direktur RSUD dan RS Integritas Natuna, Ketua IDI Kabupaten Natuna dan beberapa pimpinan Instansi terkait.

*****

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin