Barakata.id, Bintan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan menjalin kesepakatan bersama dengan Polres an Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan untuk meningkatkan pengamanan dan pengawalan/pengawasan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
Kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) yang ditandatangani di Ruang Rapat II Kantor Bupati Bintan, Jumat (7/2/20).
Bupati Bintan, Apri Sujadi menerangkan, seyogyanya MoU yang dilaksanakan hari ini adalah bentuk sinergi antara pemerintah daerah dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Mengingat segala program pembangunan yang dilakukan, tentu membutuhkan saran dan pengawasan.
Baca Juga :
“Dalam pembangunan dibutuhkan sebuah koordinasi demi asas ketaatan pada aturan hukum yang berlaku. Harapannya agar mutu dan kualitas ke depan lebih baik,” katanya.
“Dengan pihak kepolisian kami ingin adanya pengamanan dalam setiap pembangunan yang dilakukan, demi menciptakan kondusi yang nyaman di tengah masyarakat,” sambung Apri.
Di tempat yang sama, Kepala Kejari Bintan, Sigit Prabowo mengatakan, penandatangan MoU ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan yang ditandatangani pada 15 mei 2018 lalu. Tugas Kejari dalam bidang penangan hukum perdata dan tata usaha negara telah dimulai sejak tahun 2002.
“Dalam MoU ini lebih difokuskan pada penegakan hukum, pertimbangan hukum, bantuan hukum dan penindakan hukum. Wilayah hukum Kejari Bintan meliputi wilayah Bintan seutuhnya, maka sudah seharusnya kesepakatan ini harus dijalin,” katanya.
Baca Juga :
Senada dengan itu, Kapolres Bintan, AKBP Boy Herlambang juga menyambut baik upaya kebersamaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Semua elemen memang harus bergandeng bersama demi satu tujuan yang sama,” katanya.
*****
