Home Kepulauan Riau Batam

Pegawai Kena OTT, BP Batam Tak Beri Bantuan Hukum

320
Pengelolaan Air Batam
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Dendi Gustinandar

Barakata.id, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam tak akan menyediakan bantuan hukum bagi dua oknum pegawainya yang terjerat kasus dugaan pemalsuan faktur UWT lahan senilai Rp2,8 miliar.

“Kami tegaskan bahwa BP Batam tidak akan memberikan bantuan hukum kepada oknum yang telah memalsukan faktur UWT,” tegas Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Dendi Gustinandar, dalam keterangan tertulis yang diterima Barakata.id, Kamis (30/7/2020) sore.

Baca Juga: 

Pegawai BP Batam Terjaring OTT, Palsukan Faktur UWTO Rp2,8 Miliar

Pegawai bagian pemadam kebakaran BP Batam sedang tersandung masalah hukum. Pria berinisial A dan ALH kena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Polda Kepri, pada Selasa 28 Juli 2020 sore. Operasi tangkap tangan berlangsung di sebuah kantor bank di bilangan Jodoh, Kota Batam.

AL diduga memalsukan faktur uang wajib tahunan atau UWT BP Batam senilai Rp2,8 miliar untuk keperluan jual beli lahan.

BP Batam menegaskan apa yang dilakukan oknum pegawainya tidak sesuai prosedur. Dendi menjelaskan dalam proses pelayanan dokumen lahan, faktur UWT diterbitkan secara online.

“Dan hanya bisa dilihat atau diakses oleh pemohon,” ujar Dendi.

BP Batam lalu berpesan kepada masyarakat agar jangan mudah terpengaruh dan hendaknya selalu waspada dengan praktek penipuan, pencaloan dan hal-hal lainnya yang akan merugikan di kemudian hari.

Baca Juga:

Perkuat Pengamanan Aset FTZ, BP Batam Gandeng Polri

Diberitakan, dua pegawai BP Batam (Badan Pengusahaan Batam) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Polda Kepri, Selasa (28/7/20). Kedua pegawai itu berinisial A dan ALH.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan, OTT itu dilakukan oleh Tim Subdit II Ditreskrimum Polda Kepri. Kedua pelaku diduga telah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu mengatasnamakan BP Batam.

“Tim mengamankan pelaku di saat akan melakukan transaksi untuk pembayaran UWTO dengan menggunakan surat palsu,” kata Kombes Pol Harry Goldenhardt kepada barakata.id.

Pelaku yang merupakan oknum pegawai di BP Batam itu, lanjut Harry, juga meminta kepada korbannya sebesar Rp12.000.000.000. Harry mengatakan,korban merupakan pemilik salah satu perusahaan di Batam.
***
Editor: Candra Gunawan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin