Barakata.id, Blitar (Jatim) – DPRD Kota Blitar sedang menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2022. Pada Senin (5/9) digelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda P-APBD yang dilanjutkan dengan Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim, didampingi wakil ketua Elly Idayah Vitnawati. Dari eksekutif hadir Walikota Blitar Santoso beserta jajaran Forkopimda. Pada saat dari seluruh fraksi menyerahkan dokumen pandangan umumnya kepada pimpinan DPRD.
“Hari ini pandangan umum fraksi-fraksi dan sekaligus tanggapan dari walikota terdapat pandangan umum tentang perubahan anggaran di tahun 2022. Hal yang mendasar dari perubahan anggaran ini adalah pemakaian silpa juga beberapa pembiayaan yang akan kita anggarkan agar sesuai dengan peraturan-perundang-undangan,” kata Ketua DPRD Kota Blitar, dr Syahrul Alim.
Syahrul menjelaskan, tujuan perubahan anggaran ini adalah memberikan payung hukum penggunaan anggaran yang sebelumnya tidak teranggarkan. Salah satunya pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 lalu, untuk dimanfaatkan di tahun ini. Di sini pemerintah Kota Blitar merencanakan penggunaan Silpa sebagai dana cadangan untuk Pemilu dan Pilkada 2024.
Lalu adanya pemasukan daerah dan belanja daerah yang mengalami perubahan juga dirumuskan dalam Raperda P-APBD 2022 ini. Nah disinilah Fraksi-fraksi memberikan pandangan umumnya untuk nantinya dijadikan landasan pemerintah melakukan perbaikan kinerja, supaya nantinya P-APBD 2022 yang sudah disahkan menjadi Perda bisa dijalankan dengan baik.
Salah satu yang disoroti, kata Syahrul, adalah kios Pasar Legi lantai 2 yang baru selesai dibangun masih belum dimanfaatkan baik dengan diisi pedagang. Lalu BUMD Kota Blitar, BPR Artha Praja yang dinilai belum cukup maksimal memberikan kontribusi pemasukan ke Pemerintah Kota Blitar.
“Ada beberapa hal menjadi sorotan salah satunya pemakaian atau pemanfaatan Pasar Legi untuk bisa lebih dimaksimalkan lagi, diketahui yang lantai 2 sampai kini kan masih sepi. Lalu ada BPR Arta Praja yang beberapa tahun terakhir ini ndak ada kontribusi,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut seperti dilansir dari media hariansiber. (adv/jun)
