Home Catatan Pancasila, Solusi Mengatasi Krisis Moral Bangsa

Pancasila, Solusi Mengatasi Krisis Moral Bangsa

Oleh : Wahyu Hidayat, S.IP., M.H
Dosen Prodi PPKn Universitas Cokroaminoto Palopo

103
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Bung Karno berulangkali mengajukan pertanyaan retoris yang ia pinjam dari sejarawan Inggris, H.G. Wells, “Apa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa? Lantas ia jawab sendiri, bahwa yang menentukan besar kecilnya suatu bangsa bukanlah seberapa luas wilayahnya dan seberapa banyak penduduknya, melainkan tergantung pada kekuatan tekad, sebagai pancaran karakternya.

Karakter adalah modal besar bagi sebuah bangsa. Yudi Latif dalam bukunya “Wawasan Pancasila” mengatakan karakter adalah cetakan dasar kepribadian seseorang atau sekelompok orang yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, integritas, ketegaran serta keyakinan potensi dan kapasitasnya sebagai hasil dari suatu proses pembudayaan dan pelaziman (habitus).


Karakter adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral. Pengusung pendidikan karakter,  Thomas Lickona, mengatakan, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), perasaan tentang moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral action). Berdasarkan tiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 

Apa itu moral? Bilakah seseorang disebut sebagai manusia bermoral? Apa pentingnya moralitas bagi kehidupan berbangsa? Bagaimana keadaan suatu bangsa jika mengalami krisis moral? Lalu apa kaitannya antara moral dengan Pancasila? Mampukah Pancasila menjadi jalan keluar atau solusi dalam mengatasi krisis moral bangsa? Tulisan ini mencoba mengulas ringkas sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Moral adalah suatu tindakan baik atau buruk seseorang berdasarkan pandangan hidup dan agamanya. Moral berasal dari bahasa Latin yakni mos (jamak: mores) yang berarti kebiasaan, adat. Menurut Merriam-Webster, moral berhubungan dengan apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia, dianggap baik dan benar oleh kebanyakan orang sesuai dengan standar perilaku yang tepat pada kelompok atau masyarakat tersebut.

Kualitas moral menjadi faktor determinan maju tidaknya sebuah bangsa. Indikator kemajuan bangsa tidak cukup diukur hanya dari kepandaian warga negaranya, tidak juga dari kekayaan alam yang dimiliki, namun hal yang paling mendasar adalah sejauh mana suatu bangsa memegang teguh moralitas. 

Sosiolog Emile Durkheim menyebut ada empat indikasi terjadinya krisis moral. Pertama, unsur-unsur moralitas mengalami erosi. Berbagai faktor seperti perubahan sosial yang berlangsung cepat akibat pengaruh budaya luar dan penetrasi arus-arus globalisasi. Kedua, masyarakat tidak terikat lagi pada aturan moral. Aturan moral yang sebelumnya merupakan bagian dari moralitas telah banyak ditinggalkan. Ketiga, moralitas mengalami pelemahan intensitas. Intensitas menunjukkan sejauh mana moralitas atau kesadaran kolektif itu memiliki kekuatan untuk mengarahkan pikiran, sikap, dan tindakan seseorang. Keempat, tidak terjadi kemarahan moral. Kemarahan moral atau moral outrage yang berupa reaksi keras dari sebagian anggota masyarakat terhadap seseorang yang melanggar aturan moral. 

Keempat indikasi ini terlihat jelas pada kehidupan bangsa kita saat ini. Ini ditandai dengan maraknya perilaku sosial menyimpang yang diikuti oleh rendahnya kualitas moral individu. Budaya koruptif penyelenggara negara,  isu rasisme, saling mencela, padamnya adab terhadap orangtua dan para guru, terkikisnya semangat menghargai perbedaan dan banyak hal lainnya yang menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah berada pada titik yang mencemaskan. Keburukan moral ini juga tampak pada aktivitas warganet di dunia maya. Microsoft merilis laporan terbaru Digital Civility Index (DCI) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesopanan paling buruk se-Asia Tenggara saat berkomunikasi di dunia maya. Ada tiga faktor yang memengaruhi risiko kesopanan d Indonesia. Paling tinggi adalah hoaks dan penipuan. Selanjutnya adalah ujaran kebencian dan diskriminasi.

Ada berbagai faktor yang memengaruhi memudarnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertama, arus globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi. Kedua, Kebijakan pemerintah selama ini yang terlalu menekankan industrialisasi dan modernisasi di bidang ekonomi serta peningkatan kecerdasan intelektual, sementara pembangunan budaya dan karakter moral ditelantarkan. Ketiga, hilangnya keteladanan dari para pemimpin, tokoh, atau penyelenggara negara yang seharusnya menjadi panutan bangsa.

Pancasila sebagai Solusi 

Para pendiri bangsa sudah sejak lama menyadari arti penting pembangunan moral. Maka, lahirnya Pancasila tentu menjadi hadiah besar bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks penguatan moral bangsa, Pancasila menjadi sumber nilai yang ideal. 

Pancasila memiliki pengertian sebagai moral, jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dari akar tradisi dan khazanah kebangsaan kita, nilai-nilai budaya dan keagamaan. 

Guna menjawab berbagai tantangan globalisasi, maka Pancasila harus dijadikan “rujukan utama” (main literature) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tolok ukur tentang baik dan buruk, benar salah dalam bersikap, melakukan perbuatan dan tingkah laku khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus merujuk pada setiap sila yang ada dalam Pancasila.

Dalam konteks moral individu atau perorangan, negara wajib memupuk budi pekerti luhur dengan baik. Dalam penjelasan umum UUD 1945 dengan tepat disebutkan bahwa “undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.”

Bagi bangsa Indonesia, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan Pancasila merupakan suatu kewajiban, dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang bermoral Pancasila. Kewajiban moral Pancasila bukan merupakan wajib yang formal, melainkan wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kewajiban ini tentunya harus dimulai dengan kesadaran yang datang dari hasil perenungan dari akal budi manusia. Rohaniawan dan juga ahli filsafat, N Driyarkara, mengatakan, tak seorang pun akan menjadi Pancasilais kalau dia tidak membuat dirinya Pancasilais.

Membentuk manusia Indonesia yang bermoral Pancasila menjadi cita-cita bangsa ini. Yakni 

manusia Indonesia yang mempunyai kepribadian yang sesuai dengan setiap sila dari Pancasila. Kepribadian ini dapat tercapai apabila setiap manusia Indonesia dapat menjelmakan jiwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Guna mewujudkan moralitas Pancasila atau kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila tersebut, maka pembumian Pancasila merupakan suatu kemestian. Ini menjadi tugas besar seluruh komponen bangsa agar kita bisa menjadi bangsa yang berkarakter, bangsa yang bermoral, bangsa besar sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa ini. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin