Barakata.id, Jakarta – Komisi IV DPR RI mengesahkan pagu anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam tahun 2023 sebesar Rp2.068.248.980.000. Persetujuan anggaran BP Batam 2023 itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Kamis (22/9/22).
Pimpinan Rapat Martin Manurung dari Fraksi Nasdem menyatakan bahwa Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) BP Batam Tahun 2023.
“Pagu beanja BP Batam dalam Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp2.068.248.980.000,” katanya.
BACA JUGA : Anggaran BP Batam 2021 Disetujui Rp2,014 Triliun
Jumlah tersebut bersumber dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1.782,3 miliar atau 86,17 persen; Rupiah Murni (RM) sebesar Rp286 miliar atau 13,83 persen yang dialokasikan untuk dua program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp888,77 miliar (42,97 persen); dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1.179,48 miliar (57,03 persen).
Komisi VI DPR RI berharap, dengan disetujuinya Anggaran BP Batam Tahun 2023 pendapatan PNBP BLU dapat meningkat lebih dari Rp 2 triliun.
Dalam RDP itu, Komisi VI DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BP Batam telah memperbaiki pemasukan barang konsumsi dengan adanya sistem Indonesia Batam Online Single Submission (IBOSS), yang memudahkan proses perizinan.
BACA JUGA : PT Infineon Batam Ekspansi, Total Investasi Rp1,2 Triliun
Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi pada kesempatan itu juga memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BP Batam Tahun 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan sektor prioritas nasional dengan mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
“Rencana Kerja dan Anggaran BP Batam Tahun Anggaran 2023 merupakan unsur dari Prioritas Nasional 2 (dua) RKP Tahun 2023, yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, dengan empat fokus pembangunan yaitu industri manufaktur, jasa, pariwisata dan logistik,” kata Rudi.
Ia menjelaskan, program pertama merupakan Program Dukungan Manajemen, kegiatan utamanya yakni kegiatan operasional, seperti kepegawaian, pemeliharaan, dan jasa.
Program 4 Pengembangan Kawasan Strategis adalah kegiatan yang mendukung peningkatan investasi, yaitu kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional khususnya pengembangan infrastruktur seperti Peningkatan Jalan Koridor Utama dari Pelabuhan Batu Ampar ke Bandara Hang Nadim Batam, Pengerukan Kolam Dermaga Baru Terminal Pelabuhan Curah Cair Kabil, dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum.
“Di samping itu, pembangunan infrastruktur pendukung Prioritas Nasional dan Prioritas BP Batam, juga kami laksanakan melalui sumber pendanaan dari PNPB, di antaranya peningkatan Jalan Yos Sudarso Tahap 4, peningkatan Jalan Hang Jebat, perbaikan Ponton Pelabuhan Punggur, lanjutan pengembangan destinasi wisata Taman Kolam dan Taman Rusa Sekupang, serta peningkatan dan pengembangan fasilitas kawasan lainnya,” jelasnya.
Dalam pertemuan sebelumnya, BP Batam telah memprogramkan kegiatan promosi investasi dan layanan lain dari BP Batam. Kegiatan tersebut akan memberikan dampak positif bagi BP Batam dalam menarik investasi dan memberikan layanan lainnya.
Turut hadir dalam RDP di Komisi IV DPR RI itu di antaranya, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto; Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad; Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam serta sejumlah pejabat eselon 2. (bar)
