Home Kepulauan Riau Batam

PAD Batam 78,02 Persen, BP2RD Optimistis Capai Rp1,03 T

30
PAD Batam
BP2RD Batam tengah membahas PAD Batam yang cukup memuaskan meski belum mencapai target, Jumat (13/11/20). (F: Ist)

Barakata.id- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam capai 78,02 persen. Dari data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam total target PAD 2020 adalah Rp1,03 triliun. Sedangkan yang sudah terkumpul sebanyak Rp804.346.116.741,34.

Kepala BP2RD Batam Raja Azmansyah mengatakan, pihaknya optimistis target tersebut dapat tercapai.

Baca Juga:
Pandemi, Insentif Pajak Hotel hingga Parkir Diperpanjang

“Banyak inovasi dan upaya yang kita lakukan demi mencapai pendapatan yang sudah ditargetkan,” ujarnya, Jumat (13/11/20).

Bahkan berkat pencapaian yang cukup tinggi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memberikan apresiasi. Batam juga akan dijadikan percontohan bagi daerah lain oleh KPK.

Azmansyah mengakui, di masa pandemi Covid-19 ini banyak wajib pajak (WP) yang terdampak dari sisi ekonomi. Namun, pemerintah juga membuat banyak inovasi dan keringanan, sehingga WP tak keberatan menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Kita punya kebijakan insentif pajak daerah. WP mendapatkan keringanan seperti penghapusan denda, hingga penundaan pembayaran,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya terus mengoptimalkan pajak daerah dengan meningkatkan pelayanan secara online, jemput bola hingga ke perumahan dan pusat perbelanjaan, dan penagihan aktif piutang pajak. Upaya ini pun membuahkan hasil dan PAD Batam memuaskan.

Baca Juga:
Hotel dan Resto dapat Dana Hibah, Daftar Sebelum 12 November

“Kita juga menjalin kerja sama dengan instansi lain dalam memaksimalkan PAD. Ini upaya kita demi tercapainya target pendapatan Batam. Inovasi-inovasi inilah yang akan dijadikan contoh bagi daerah lain,” kata dia.

Sesuai pertemuan yang digelar Kamis (12/11/2020) itu, KPK berpesan agar BP2RD terus berinovasi dan meningkatkan layanan pajak, melakukan Intern dan ekterntifikasi pajak daerah, dan meningkatkan pengawasan dan kerjasama.

“Untuk pengawasan, perlu kerja sama antarlembaga khususnya dengan inspektorat dan instansi lainnya,” ujarnya.

***

Editor: Asrul R

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin