Home Kepulauan Riau Natuna

Ngesti Yuni Suprapti Sebut Legalitas Lahan Warga Bunguran Batubi Sudah Ada Titik Terang

47
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti

Barakata.id, Natuna – Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, ada beberapa masalah kemasyarakatan di Kecamatan Bunguran Batubi yang belum tuntas. Di antaranya, masalah lahan, aset (bangunan masa Kementerian Transmigrasi terdahulu) dan proses sertifikat tanah transmigrasi.

Ngesti menjelaskan, sesuai janji politik yang diutarakan dari awal kepemimpinan Hamid-Ngesti, salah satu poin yang ingin dicapai adalah mengurai permasalahan yang dihadapi masyarakat Bunguran Batubi. Terutama terkait legalitas kepemilikan lahan yang dihibahkan sebagai warga transmigrasi di Natuna

Ngesti mengakui, selama kepemimpinan periode ini, Pemkab Natuna telah memaksimalkan efektivitas OPD (organisasi perangkat daerah) untuk melakukan penelusuran data, menganalisa regulasi, tahapan, serta membangun koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait.

“Dan hasilnya, secara bertahap proses sertifikasi lahan hak masyarakat transmigrasi dan pemindahan neraca aset mulai menemukan titik terang,” kata Ngesti saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Senin (3/8/20) lalu.

“Sebagian sertifikat tanah sudah pula diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional,” sambungnya.

Sebelumnya, Ngesti juga mengatakan bahwa pemerintah daerah pernah menerima surat dari Kementerian Transmigrasi di mana salah satu poinnya adalah memberikan hak pembinaan atas masyarakat transmigrasi.

Ngesti datang ke Kecamatan Bunguran Batubi, didampingi Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin, beberapa anggota DPRD dapil II (Sijabat dan Ibrahim), Ketua Badan Pertanahan Natuna dan pimpinan OPD terkait.

Hadir pula pada kesempatan tersebut di antaranya Camat Bunguran Batubi, Uspika, kepala dan staf Puskesmas serta tokoh masyarakat setempat.

Baca Juga :
Bupati Natuna Serahkan BLT kepada Warga Bunguran Timur

Ngesti mengatakan, dari surat Kementerian Transmigrasi tersebut, pihak kementerian menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki hak pembinaan masyarakat dan esensi terpentingnya adalah dari kondisi yang ada. Artinya, daerah ini berhak dimekarkan menjadi beberapa desa untuk selanjutnya dimekarkan kembali menjadi kecamatan baru.

Ngesti juga mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini, begitu ramai investor mengunjungi Kecamatan Bunguran Batubi dengan rencana untuk berinvestasi usaha perkebunan.

Namun, karena status kepemilikan lahan yang belum jelas, para investor tersebut terpaksa mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya pada pengembangan sektor pertanian dan perkebunan tersebut.

Menurut Ngesti, setelah melalui perjuangan panjang, pemerintah daerah telah menunjukkan keseriusan dalam mengurai permasalahan ini. Pihak kementerian juga sudah fokus mendukung usulan atas legalitas kepemilikan tanah masyarakat transmigrasi.

Hal yang tidak kalah pentingnya, lanjut Ngesti, bahwa dukungan dari semua pihak merupakan sebuah keharusan, seperti pengumpulan data cepat oleh kepala desa dan kecamatan. Dengan demikian, proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

“Dari hasil kerja sama semua pihak, saat ini sudah berhasil diterbitkan sebagian sertifikat lahan transmigrasi milik warga setempat. Walaupun harus mengalami revisi dikarenakan keterangan luas lahan tidak sesuai dengan yang tertera di sertifikat yang diterima masyarakat,” kata dia.

Ngesti berharap dukungan dari semua masyarakat dapat bersabar, karena penerbitan sertifikat lahan yang menjadi haknya sudah dalam tahap proses sesuai aturan administrasi yang berlaku.

Baca Juga :
Wan Siswandi Pastikan Natuna Siap Gelar Pilkada 2020

Ngesti juga mengatakan bahwa dengan diterapkannya new normal sebagaimana putusan pemerintah pusat, seluruh masyarakat sudah diperbolehkan untuk melakukan aktivitas perekonomian sebagaimana biasa.

Namun ia mengingatkan semua pihak harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Di antaranya, memakai masker saat beraktivitas di luar, mencuci tangan dengan sabun dan menjauhi keramaian.

Camat Bunguran Batubi
Camat Bunguran Batubi, Said Muhammad Fadli

Di tempat yang sama, Camat Bunguran Batubi, Said Muhammad Fadli melaporkan bahwa saat ini terdapat 516 berkas pengajuan terbit sertifikat lahan masyarakat, dan yang sudah terbit 201 sertifikat.

Hanya saja, diakuinya, masih ada ketidaksesuaian antara luas lahan dan keterangan yang tertera di dalam sertifikat.

Ia mengatakan, pihaknya terus membangun koordinasi dengan BPN untuk melakukan revisi data. Diharapkan dalam waktu dekat sertifikat lahan masyarakat dari tiga desa se-Bunguran Batubi dapat diselesaikan.

“Kepemilikan sertifikat lahan bagi masyarakat sangat penting. Karena dengan bukti kepemilikan yang sah, masyarakat akan merasa lebih aman dalam mengelola lahan untuk meningkatkan kesejahteraan, baik pada sektor pertanian maupun perkebunan,” pungkasnya.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin