Barakata.id, Batam – Pemerintah daerah diminta untuk berhati-hati dan teliti sebelum menerapkan new normal atau tatanan hidup normal baru di masa pandemi corona (Covid-19). Sebab, new normal bukan lomba lari, tidak ada yang perlu dikejar dan dimenangkan.
Karena itu, pemerintah daerah diwanti-wanti agar mempersiapkan secara matang dan penuh ketelitian jika ingin menerapkan new normal.
Baca Juga :
Lawan Covid-19 dengan Kesadaran dan Disiplin
Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona, Achmad Yurianto mengatakan, kewenangan penerapan new normal memang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, ada dua syarat yang harus terpenuhi yakni berdasarkan aspek epidemiologis dan sistem kesehatan.
“Penting kita harus ketahui bahwa daerah tersebut telah berhasil melakukan penurunan kasus setidaknya lebih dari 50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah itu dalam 3 minggu terakhir ini berturut-turut. Ini jadi satu ukuran apakah satu daerah bisa menuju ke babak selanjutnya untuk menuju ke konsep kenormalan yang barus,” kata Yuri dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube BNPB, Minggu (31/5/20).
“Kemudian kita juga harus melihat kalau kasus itu masih ada, maka positive rate-nya paling tidak penambahan kasus positifnya rata-rata menurun dari 5 persen. Kita harus lakukan menurun 5 persen dari kasus yang kita periksa. Ini yang harus betul kita pahami di samping menurunnya jumlah kematian dari kasus positif yang sudah dinyatakan. Saudara-saudara ini adalah pertimbangan aspek epidemiologinya,” kata Yuri.
Syarat selanjutnya yakni aspek sistem kesehatan, salah satunya jumlah pemakaian tempat tidur ICU dalam dua minggu terakhir. Yuri menyampaikan, jika aspek sistem kesehatan ini terpenuhi, maka pemerintah daerah bisa memutuskan apakah akan menerapkan new normal.
“Kedua tentu sistem kesehatan yang harus kita pertimbangkan, di antaranya tentang penggunaan tempat tidur ICU dalam dua minggu terakhir. Kemudian sistem surveilans kesehatan yang diberlakukan. Oleh karena itu, pertimbangan inilah yang kemudian kita sampaikan kepada kepala pemerintah setempat,” kata dia.
Baca Juga :
Masih Banyak Warga Batam yang Tak Pakai Masker
“Kalau kabupaten/kota tentunya pertimbangan gugus tugas ini yang akan disampaikan pada para bupati dan wali kota. Sudah barang tentu ditindaklanjuti oleh bupati dan wali kota untuk dibicarakan pada level pemerintahan dan tokoh masyarakat, dan semua pihak yang berada di kabupaten/kota tersebut untuk memutuskan apakah akan melaksanakan kegiatan untuk mengaplikasikan kenormalan yang baru atau masih akan menunda,” sambung Yuri.
Yuri menegaskan bahwa new normal bukan ibarat lomba lari. Sebab, sebut Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu, penerapan new normal tergantung aspek epidemiologis masing-masing daerah.
“Oleh karena itu, kita tidak menganggap bahwa kenormalan yang baru itu ibarat bendera start untuk lomba lari, semuanya langsung bergerak bersama-sama. Sangat tergantung pada epidemiologis masing-masing daerah dan ini jadi keputusan kepala daerahnya,” terang Yuri.
Harus sosialisasi dan edukasi
