Home Kepulauan Riau Natuna

Natuna Kekurangan PNS Bersertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

30
PNS Natuna
Suasana acara Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa di Aula Hotel Natuna Ranai Darat, Senin (16/3/20) lalu. (F: Dok. Pemkab Natuna)

Barakata.id, Natuna – Kabupaten Natuna masih kekurangan PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sementara, tantangan beban kerja yang dihadapi juga semakin berat seiring berbagai perubahan regulasi yang harus menjadi sandaran pelaksanaan tugas.

Hal itu dikatakan Bupati Natuna melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Natuna, Tasrif saat membuka acara Sosialisasi Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa di Aula Hotel Natuna Ranai Darat, Senin (16/3/20) lalu.

Baca Juga :
30 UMKM Natuna Dapat Pelatihan Kewirausahaan

Hadir dalam acara tersebut pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan segenap pelaku pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

“Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Natuna saat ini sangat terbatas,” kata Tasrif.

Tasrif
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Natuna, Tasrif

Ia mengatakan, segala kebijakan harus tetap terealisasikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2018 yang menginstruksikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa harus diselenggarakan oleh aparatur jabatan fungsional. Baik sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa, maupun pokja pemilihan.

Oleh karenanya melalui pelatihan ini para peserta diharapkan dapat memanfaatkan peluang bagi mendapatkan informasi dan pemahaman, sehingga ke depan PNS yang memenuhi persyaratan memegang jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa, dapat bekerja lebih fokus dan maksimal.

Baca Juga :
Bupati Natuna Bahas 30 Kapal Nelayan Pantura di Kemenko Polhukam

Dalam kesempatan yang sama Ketua Penyelenggaraan sekaligus Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Allazi melaporkan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman serta kondisi yang harus dicapai oleh segenap pelaksana pengadaan barang dan jasa yang harus dipenuhi dalam jabatan fungsional.

“Sekaligus sebagai upaya mempersiapkan sumberdaya aparatur yang nantinya akan benar-benar difokuskan pada penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021. Yaitu sebagai pelaksana jabatan fungsional dengan hak dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Kegiatan itu berlangsung selama dua hari (16-17 Maret 2020) dengan peserta 100 orang. Peserta terdiri dari kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan barang dan jasa, dan pokja pemilihan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Natuna.

*****

Penulis : Edi Zamri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin