Home Kepulauan Riau Batam

MUI Batam Terbitkan Imbauan Terkait UU Cipta Kerja, Apa Isinya?

151
MUI Batam
Ketua MUI Kota Batam, KH Usman Ahmad

Barakata.id, Batam – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Batam menerbitkan surat imbauan (Taklimat) terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnimbus Law). Imbauan ini keluar setelah melihat kondisi Batam sejak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

Imbauan ini dikeluarkan MUI Batam mengacu pada surat Taklimat MUI Pusat nomor : Kep-1730/DP-MUI/X/2020 serta keputusan rapat MUI Batam bersama Ormas Islam se-Batam, yang ditandatangani Kketua MUI Kota Batam, KH Usman Ahmad, Minggu (11/10/20).

Ada empat poin imbauan yang dikeluarkan MUI Batam, yaitu:

1. Mengimbau kepada seluruh elemen yang menyampaikan hak pendapat di muka umum untuk dapat menyampaikan penuh kesantunan, adab, etika dan memperhatikan norma-norma dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Srta tidak melakukan hal-hal anarkis yang dapat merugikan kita semua dan tetap menjaga kondusifitas Kota Batam.

2. Meminta kepada aparat keamanan kepolisian didalam mengamankan dan mengawal elemen masyarakat uang akan menyaipakan hak pendapatnya, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan refresif serta tetap melindungi Hak Azasi Manusia (HAM) elemen yang menyamapikan pendapat.

Baca Juga :

3. Mendorong seleluruh elemen masyarakat yang tidak sependapat dengan UU Cipta kerja (Omnimbus Law) untuk dapat menempuh jalur Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

4. Mengharapkan kepada segenap elemen masyarakat utnuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan dan bersama-sama mengawal dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demo mahasiswa Batam

Sementara itu, aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Kota Batam masih berlanjut. Hari ini,
Aliansi Mahasiswa dari Cipayung Plus Kepri menggelar unjuk rasa damai di depan kantor DPRD Batam.

Saat demo tersebut, sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto dan beberapa anggota Dewan.

Ada 7 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada pimpinan DPRD Batam, yakni:

1. Menolak UU Cipta Kerja, sebab UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil (buruh, petani dan nelayan).

2. Meminta Presiden agar UU Cipta Kerja di Pasal 161 sampai 174 menjadi pertimbangan Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) karena sangat merugikan buruh.

3. UU Cipta Kerja Omnibus Law mencerminkan arogansi terutama karena mengabaikan dasar pembentukan hukum sebagaimana dinamakan oleh Pasal 20 UUD 1945.

Baca Juga :

4. UU Cipta Kerja Omnibus Law secara sejarah merupakan UU yang penuh negoisasi kepentingan di Amerika digunakan untuk meloloskan undang-undang yang dapat berfungsi menghindari Government Shutdown.

5. Kecewa karena DPR dan pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat ditengah pandemi Covid-19 dan tidak fokus untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan Covid-19 justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat, tetapi justru membuat regulasi yang menguntungkan para investor dan pengusaha.

6. Sektor investasi hanya mempunyai sumbangsi 7 persen pada peningkatan tenaga kerja, sementara sumbangsih terbesar pada sektor UMKM. Lalu mengapa UU Cipta Kerja Omnibus Law menekankan pada investasi.

7. Beberapa pasal yang dinilai dapat merugikan buruh /pekerja adalah Pasal 88B dan penghapusan Pasal 91 di UU Ketenagakerjaan.

*****

Editor : Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin