Jakarta, CNN Indonesia- Sejumlah kalangan meminta pemerintah agar memberikan vaksin corona secara gratis ke seluruh masyarakat. Muncul permintaan itu lantaran pemerintah membuat skema untuk mendapatkan vaksin corona secara gratis dan mandiri alias berbayar.
Permintaan itu salah satunya datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan vaksin gratis diperlukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19. Pasalnya, banyak masyarakat yang rentan terhadap covid-19 baik karena profesinya seperti tenaga medis, guru, dan lain-lain serta karena usia memang perlu mendapat prioritas vaksinasi.
Baca juga:
Selain itu, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaoan Daulay juga menginginkan agar distribusi dilakukan secara gratis untuk seluruh masyarakat. Jika tak bisa, ia berharap jumlah masyarakat yang mendapatkan subsidi lebih banyak dibandingkan masyarakat yang harus membayar.
“Kami usulkan gratis. Namun, kalau itu tidak bisa minimal yang gratis 75 persen, yang berbayar 30 persen,” kata Saleh kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/12).
Sejauh ini, ia mengaku belum mengetahui harga pasti vaksin yang didistribusikan di Indonesia. Namun, ia mengasumsikan jika satu dosis vaksin sebesar Rp200 ribu maka per orang harus mengeluarkan Rp400 ribu. Sebagai catatan, tiap masyarakat harus disuntik vaksin dua kali.
Baca juga:
“Kalau satu keluarga ada lima orang, maka butuh Rp2 juta, itu tentu berat bagi masyarakat kelas menengah. Kalau pemerintah tidak menambah jumlah masyarakat yang mendapat subsidi vaksin, ya masyarakat tidak ada uang,” ujar Saleh.
Jika banyak masyarakat yang tak mampu membeli vaksin maka target minimal distribusi vaksinasi sebesar 70 persen dari total populasi tak akan tercapai. Dengan demikian, harapan untuk mengurangi penyebaran covid-19 di Indonesia bisa tak tercapai.
“Makanya kami minta gratis, kalau tidak bisa tambahkan jumlah masyarakat yang bisa mendapatkan vaksin gratis,” terang Saleh.
Baca juga:
Sementara, Ekonom Perbanas Institute Piter Abdullah menyatakan pemerintah butuh dana besar untuk memberikan vaksin gratis ke seluruh masyarakat. Ia mendapatkan informasi bahwa harga vaksin Sinovac sekitar Rp500 ribu per dosis.
Apaila setiap orang harus disuntik dua kali, maka biaya vaksinasi yang dibutuhkan mencapai Rp1 juta per orang. Jika pemerintah memberikan gratis untuk 100 juta penduduk saja, artinya dana yang dibutuhkan mencapai Rp100 triliun.
Sementara, kalau pemerintah memberikan vaksin gratis ke seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta, maka dana yang diperlukan mencapai Rp260 triliun. Piter berpendapat angka ini terlalu berat untuk pemerintah.
Baca juga:
“Semua inginnya gratis. Padahal, gratis itu artinya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika APBN terbebani maka pemerintah utang, kalau pemerintah banyak utang, nanti dikritik,” kata Piter.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya memberikan gratis vaksin hanya kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Lalu, masyarakat menengah atas diwajibkan untuk membayar.
“Semua kan ingin cepat, kalau skema subsidi semua, pasti akan lama,” jelas Piter.
Baca juga:
Dihubungi terpisah, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah menetapkan distribusi vaksin dilakukan dengan dua cara. Skema itu, yakni subsidi dan mandiri atau berbayar.
Terkait biayanya, Askolani bilang masih dalam kajian di internal pemerintah. Menurut Askolani, pemerintah masih menghitung secara rinci jumlah masyarakat yang akan divaksin hingga waktu pelaksanaan vaksinasi.
“Karena harus menyesuaikan terus dengan kondisi terbaru. Masih dikaji oleh pemerintah untuk lengkapnya,” jelas Askolani.
Baca juga:
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran Rp60,5 triliun untuk pengadaan dan distribusi vaksin corona atau covid-19 di Indonesia. Anggaran ini merupakan lanjutan dari pengadaan vaksin yang baru saja masuk ke Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis pada Minggu (6/12) malam.
Sri Mulyani menjelaskan rencana penggunaan alokasi dana tersebut. Pertama, senilai Rp18 triliun untuk pengadaan vaksin corona tahap selanjutnya.
Kedua, antisipasi imunisasi dan program vaksinasi mencapai Rp3,7 triliun. Ketiga, pengadaan sarana dan prasarana laboratorium vaksin mencapai Rp1,3 triliun.
Baca juga:
Keempat, dana untuk penelitian dan pengembangan serta tes PCR yang dilakukan Kementerian Kesehatan Rp1,2 triliun. Kelima, untuk evaluasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp100 miliar.
*****
Editor: Ali Mhd
