Barakata.id, Batam – Rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam dan Bintan (Jembatan Babin) seakan tak pernah lelah dikabarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Proyek prestisius itu dipandang mampu mendongkrak perekonomian Kepri, terutama untuk Kota Batam dan Kabupaten Bintan.
Bukan hanya di level Gubernur Kepri, wacana pembangunan jembatan yang dirancang membentang hingga 7 kilometer itu pun telah menjadi konsumsi para pejabat di pusat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Bahkan, isu pembangunan Jembatan Babin juga dipakai menjadi bahan kampanye Jokowi dalam kapasitasnya sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Saat kampanye terbuka di kawasan Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, 6 April lalu, Jokowi menyampaikan janjinya secara terbuka di hadapan ratusan ribu massa pendukungnya; Jembatan Babin akan dibangun pemerintah.
Baca Juga :
- 2021, Jembatan Batam Bintan Mulai Dibangun
- Jembatan Batam-Bintan: Antara Janji Kampanye, Ilusi dan Ambisi
Proyek Jembatan Babin sudah diapungkan Pemprov Kepri sejak beberapa tahun silam. Nantinya, jembatan akan terhubung atau melalui dua pulau yang berada di antara Pulau Batam dengan Pulau Bintan. Selama ini, masyarakat di dua daerah tersebut hanya bisa menggunakan akses transportasi laut jika ingin saling berkunjung.
Meski bisa dikatakan bukan pencetus rencana pembangunan Jembatan Babin, tapi Gubernur Kepri saat ini, Nurdin Basirun memang terlihat yang paling gigih memperjuangkan terwujudnya mega proyek itu. Berkali-kali ia bertemu dengan pihak-pihak yang dianggapnya mau terlibat dalam pembiayaan proyek jembatan tersebut. Namun, berkali-kali pula ia tidak merasa puas.
Nurdin Basirun dilantik menjadi Gubernur Kepri pada 25 Mei 2016 oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta. Ia menggantikan Gubernur Muhammad Sani yang meninggal dunia pada 8 April 2016. Sejak saat itu, Nurdin pun getol membicarakan rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Sejumlah perusahaan atau calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri pernah disebut-sebut berminat membangun Jembatan Batam-Bintan. Tapi semuanya menurut Nurdin hanya pemberi harapan palsu.
Pada awal Maret 2018, Nurdin mengundang Konsorsium PT Pembangunan Kepri Raya yang merupakan mitra investor yang akan menanamkan modal pembangunan Jembatan Batam Bintan melakukan presentasi rencana pembangunan jembatan tersebut. Saat itu disebutkan, calon investor yang tertarik menanamkan modalnya dalam proyek itu berasal dari Cina, Eropa dan Amerika.
Bahkan sudah santer diberitakan bahwa perusahaan konstruksi asal Tiongkok yakni China Communications Construction Company (CCCC) sudah siap menggelontorkan dana investasi hingga Rp7,1 triliun. Tapi rencana tersebut menguap.
Baca Juga :
Nurdin lantas berubah haluan. Ia mengalihkan pandangan ke Jakarta, ke kantor kementerian-kementerian. Menurutnya, jika berharap pada investor, proyek Jembatan Batam-Bintan bakal sulit terwujud. Sementara jika mengandalkan APBD Kepri, tentu sangat jauh panggang dari api.
Pemprov Kepri di bawah komando Nurdin, lantas mulai bergerilya, memberi teror ke Jakarta agar proyek Jembatan Batam-Bintan dapat dibangun menggunakan dana APBN.
“Kami melihat jika dibangun investor tentu ada kontrak yang cukup panjang. Namanya pengusaha (investor) tentu berorientasi bisnis dan untung. Kami khawatir ini justeru akan memberatkan masyarakat ke depannya,” kata Nurdin.
Lobi-lobi ke pemerintah pusat pun gencar dilakukan. Setiap kunjungan kerja ke Jakarta, baik bertemu Presiden Jokowi maupun para menteri, Nurdin tak lupa menyelipkan keinginan Kepri membangun Jembatan Batam-Bintan tersebut.
Tak sia-sia, kengototan Nurdin mendapat sinyal positif. Presiden Jokowi akhirnya setuju proyek itu dilaksanakan. Pembangunan Jembatan Babin bakal segera dikerjakan, dengan biaya bersumber dari APBN. Rencananya, proyek ini akan dimulai tahun 2019.
“Alhamdulillah, Kementerian PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR) sudah membentuk tim. Dan kami juga masuk dalam tim itu,” katanya.
Pernyataan Nurdin memang tak mengada-ngada. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono juga memastikan, proyek Jembatan Batam-Bintan jadi dibangun. Biayanya, sekitar Rp3,4 triliun. Lebih dari separuh dibanding rencana investasi yang ditawarkan investor asing, Rp7,1 triliun.
“Kita kan sudah sepakat akan dibangun, jadi itu dibangun,” kata Basuki saat membuka seminar nasional Inovasi Pembangunan dan Pengelolaan Bendungan di Hotel Aston Batam pada 25 Oktober 2018.
Basuki mengaku sudah mengambil rincian desain teknis atau Detail Engineering Design (DED) Jembatan Batam-Bintan yang disiapkan Pemprov Kepri. Kini, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap DED tersebut.
Menurut Nurdin, DED itu sudah diminta Kementerian PUPR sejak akhir Agustus 2018, ketika ia bertemu dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Cipta Karya di Jakarta. Ia pun memastikan, tidak ada lagi pembicaraan dengan investor tentang proyek ini.
“Sudah selesai,” katanya.
Janji Jokowi
Entah kenapa, proyek Jembatan Babin seakan menjadi isu seksi bagi para petinggi di Kepri hingga Jakarta. Jokowi sebagai capres dalam kampanye akbar di Batam, Sabtu, 6 April 2019 lalu, mengutarakan janji politiknya kepada masyarakat yang tumpah ruah memadati area Stadion Temenggung Abdul Jamal.
“Saya datang ke Batam karena saya cinta kepada masyarakat Batam, kepada masyarakat Kepri. Saya akan menyampaikan dua hal penting terkait masyarakat Batam,” ujar Jokowi di awal-awal orasi poltiknya.
Dua isu “penting” yang dijual Jokowi adalah, pertama, pembuatan sertifikat kepemilikan lahan untuk masyarakat Kampung Tua. Kedua, menjanjikan pembangunan Jembatan Babin secepatnya.
“Minggu depan saya akan kirimkan tim untuk mengecek rencana pembangunan jembatan Babin itu. Sehingga nantinya jembatan Babin bisa secepatnya dibangun,” kata dia.
Janji Jokowi untuk merealisasikan mimpi pembangunan Jembatan Babin kembali dipertegasnya dalam statusnya di media sosial Facebook, Minggu, 7 April 2019 pukul 11.00. Presiden Jokowi menulis bahwa Kota Batam di Kepri adalah salah satu etalase Republik Indonesia. Batam beradu pandang dengan negara Singapura di seberang selat.
Tidak salah kiranya, rakyat di sana berharap banyak agar daerahnya lebih maju. Mereka meminta pemerintah membangun jembatan dari Batam ke Pulau Bintan. Di pulau ini terletak Kota Tanjungpinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau.
“Selain itu, saya menerima permintaan dari penduduk Kampung Tua, kampung yang sudah ada sebelum Pulau Batam menjadi kawasan otorita, agar tanah tempat mereka bermukim mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Jika tak ada aral melintang, dalam beberapa bulan ini sertifikat tanah-tanah di Kampung Tua akan kita selesaikan,” tulis Jokowi.
Janji Presiden Jokowi untuk menurunkan tim ke lapangan untuk meninjau lokasi proyek Jembatan Babin dibuktikan dengan datangnya sejumlah orang ke Batam. Mereka ditugaskan Jokowi untuk melakukan kajian dan perhitungan awal tentang Jembatan Babin.
Di antara orang itu, terdapat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi-Kepri, Budi Harimawan Semihardjo. Ia menyatakan, dalam kajian awal, estimasi anggaran pembangunan Jembatan Babin mencapai Rp9 triliun.
“Perkiraan sebesar Rp9 triliun ini mempertimbangkan tipe konstruksi jembatan yang diplilih, tinggi clearance, kedalaman laut, dan lain sebagainya,” kata Budi dilansir dari Antara.
Budi mengatakan, pembanguan Jembatan Babin masih harus menunggu hasil review Fisibility Study (FS) oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, kesiapan Pemprov Kepri untuk mempersiapkan Desain Enginering Desain (DED) serta Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL).
“Hal itu sebagai syarat utama pelaksanaan program tersebut, agar investasi yang dikeluarkan tidak menjadi beban dan tidak bermanfaat,” ujarnya.
Selain menunggu hasil review FS, DED, serta AMDAL untuk kelanjutan pembangunan jembatan Babin ini juga perlu adanya pembebasan lahan, bangunan dan tanaman serta pemindahan penduduk dengan menggunakan pendekatan partisipasi. Budi menegaskan, untuk kegiatan tersebut akan dilakukan oleh Pemprov Kepri.
Budi mengatakan, sementara ini rincian masing-masing tapak Jembatan Babin dari Kabil-Tanjung Sauh sepanjang 2.170 M, Tanjung Sauh-Pulau Ngenang 293 M dan Pulau Ngenang-Tanjung Taluk sepanjang 3.814 M. Sehingga total panjang jembatan tersebut yakni 6.29 Km serta ditambah jalan sepanjang 8.67 Km.
Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun pun senang dengan kedatangan tim tersebut. Menurutnya, kedatangan tim untuk meninjau lokasi pembangunan Jembatan Babin merupakan bentuk keseriusan Presiden Jokowi.
Nurdin menegaskan, pembangunan Jembatan Babin bukan hanya untuk meningkatkan perekonomian, tetapi juga menunjukkan martabat bangsa di kawasan.
“Pak (Presiden) Jokowi selalu menyampaikan pembangunan itu bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga martabat. Apalagi Kepri berada di perbatasan dan bertetangga dengan banyak negara. Kita bersyukur pembangunan Jembatan Batam Bintan sudah disampaikan di depan umum,” katanya usai melaksanakan Safari Subuh di Masjid Al Ikhlas, Perumahan Bandar Srimas, Sei Panas, Batam, Minggu, 7 April 2019.
Baca Juga :
Wakil Gubernur Kepri, Isdianto memastikan pembangunan Jembatan Babin tetap diupayakan dibangun pemerintah pusat. Menurutnya, keinginan pemerintahan Jokowi membangun Jembatan Babin sudah ada sejak lama.
Namun, kondisi keuangan negara menjadi salah satu penyebab pembangunan jembatan sepanjang tujuh kilometer itu belum bisa terlaksana. Ia menegaskan, pernyataan Jokowi untuk membangun Jembatan Babin saat kampanye di Batam, bukan sekadar janji politik, tapi benar-benar akan diwujudkan.
“Beliau sudah sampaikan itu kepada sekitar 150 ribu masyarakat yang hadir. Dia tidak mungkin berbohong,” kata dia.
Dampak Pembangunan Jembatan
Jembatan Babin dianggap penting untuk dibangun karena dinilai bakal memberikan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Kepri, terutama Batam dan Bintan serta Tanjungpinang. Untuk diketahui, di Pulau Bintan terdapat dua pemerintahan yakni Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Tanjungpinang sendiri merupakan Ibu Kota Kepri, dengan pusat pemerintahan Kepri berada di Pulau Dompak. Adapun Batam selama ini sudah dikenal sebagai kota industri, perdagangan dan pariwisata, sedangkan Bintan terkenal sebagai daerah tujuan wisata internasional.
Posisi Batam dan Bintan yang sangat strategis, berada di jalur pelayaran terpadat di dunia, Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura serta Malaysia menjadikan Batam dan Bintan sangat potensial secara ekonomi. Hadirnya Jembatan Babin diyakini bakal membuat perekonomian Kepri tumbuh dan berkembang pesat.
Nurdin optimistis, pembangunan jembatan tersebut akan memberikan multiplier effect atau efek pengganda. Arus barang dari Batam ke Pulau Bintan dan sebaliknya menjadi lebih mudah.
Hal itu berpengaruh terhadap harga barang, bukan hanya kebutuhan pokok tapi juga untuk industri dan kebutuhan sekunder hingga tersier.
“Yang jelas, peluang terciptanya lapangan kerja semakin besar. Kalau lapangan kerja ada, pengangguran sedikit maka roda perekonomian akan bergerak dinamis menuju ke arah positif,” katanya.
Menurut Nurdin, dengan nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah, Kepri akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar nilainya, bisa puluhan kali lipat. Pemerataan ekonomi masyarakat dan pembangunan pun diharapkan bisa lebih cepat diwujudkan.
Ekonomi Kepri pun tidak lagi bertumpu pada Batam semata seperti yang terjadi selama ini. Hal lain, dengan adanya Jembatan Babin, diharapkan para pekerja di Batam bisa menetap di Pulau Bintan.
Pasalnya, Bintan masih memiliki lahan yang jauh lebih cukup dibanding Batam. Apalagi, berbeda dengan Batam, di Bintan lahan bisa dimiliki oleh masyarakat. Jumlah penduduk Batam yang saat ini sekitar 15 juta, dan Bintan di kisaran 500-600 penduduk.
Jika rencana itu terealisasi (pekerja Batam tinggal di Bintan), maka Batam bisa difokuskan untuk sektor industri dan jasa. Hal ini mirip dengan kondisi Singapura dan Johor (Malaysia). Banyak masyarakat Johor yang bekerja di Singapura.
Selain Nurdin dan jajarannya di Pemprov Kepri, banyak pihak di luar pemerintahan juga percaya kehadiran Jembatan Batam-Bintan akan memberi dampak sosial ekonomi yang besar bagi Kepri. Bukan hanya soal kelancaran arus barang dari dua pulau, Jembatan Batam-Bintan juga bisa meningkatkan jumlah populasi.
Dan itu artinya, bakal tersedia pasar yang sangat potensial, termasuk ketersediaan tenaga kerjanya.
“Karena tercipta pasar yang besar, maka aktivitas ekonomi akan lebih baik. Itulah kenapa banyak yang percaya, Jembatan Batam-Bintan akan membuat perekonomian Kepri melesat jauh dibanding saat ini,” kata pengusaha Kepri Johannes Kenedy, bos Panbil Group.
Menurut mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri ini, kehadiran Jembatan Babin juga dapat mendukung pengembangan sektor pariwista. Objek-objek wisata di Pulau Batam dan Pulau Bintan lebih mudah dijual, karena aksesnya sudah tersedia lewat jalur darat, dengan jarak tempuh yang lebih singkat.
Kemudian, adanya Jembatan Babin pun bisa memunculkan berbagai peluang kerja sama investasi lintas daerah di Kepri, terutama untuk pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). Sejauh ini, meski Pulau Bintan juga memiliki wilayah FTZ, namun yang dikenal masyarakat atau investor baru kawasan FTZ Batam.
Johanes mengingatkan, yang penting dalam pembangunan Jembatan Babin itu, harus ada jalur khusus untuk pergerakan barang dan manusia. Begitu pula dengan jalur air, listrik, gas, telekomunikasi dan lainnya. Karena jembatan itu dibangun untuk tujuan peningkatan perekonomian, maka kelengkapan fasilitasnya juga harus mendukung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta industri.
Pemerintah, juga harus menyediakan sarana transportasi publik seperti MRT atau LRT untuk mobilisasi tenaga kerja di dua pulau tersebut. Jika sarana transportasi publik yang murah, aman dan nyaman tersedia, maka keinginan pemerintah agar pekerja di Batam tinggal di Bintan dapat terpenuhi.
“Memang betul, sangat banyak dampak ekonomi dan sosial yang bisa didapat jika Jembatan Batam-Bintan itu ada. Mobilitas ekonomi akan jauh lebih baik dari sekarang. Syukurlah kalau memang pusat sudah setuju jembatan ini dibangun,” kata dia.
*****
