Home Nusantara Meski Alot, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Akhirnya Ketok Palu

Meski Alot, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Akhirnya Ketok Palu

15
DPRD Kota Blitar Ketok Palu
Bupati Blitar Rini Syarifah menandatangani nota kesepakatan RPJMD tahun 2021-2026 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar, yang digelar pada Sabtu malam (17/4/2021). Foto : Achmad/barakat.id.
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.Id, Blitar (Jatim) – Isu-isu miring terkait gagalnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dengan agenda penandatanganan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 mewarnai jalannya prosesi rapat paripurna tersebut.

Dimana, rapat paripurna tersebut sempat tertunda selama satu hari dan juga hampir gagal yang kedua kalinya karena tidak memenuhi kuorum.


Disamping itu, karena sempat molor selama tiga jam dari jadwal yang telah ditentukan yakni pukul 20.00 WIB, beberapa anggota dewan yang hadir hampir meninggalkan ruangan.

Baca Juga : Tak Hanya Isu Pendidikan Gratis Saja Yang Menyebabkan Gagalnya Rapat Paripurna Ranwal RPJMD 2021-2026 di Blitar

Baru, setelah kedatangan dua unsur pimpinan fraksi berserta anggotanya yakni dari fraksi Gerakan Pembaharuan Nasional (GPN) dan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinyatakan memenuhi kuorum, karena menjadi 30 orang yang telah menandatangani daftar hadir.

“Karena memenuhi kuorum, dan sesuai ketentuan tata tertib dan peraturan DPRD Kabupaten Blitar pasal 105 ayat 1 huruf c, maka rapat baru dapat kita laksanakan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto, usai rapat pada Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga : Rapat Paripurna Ranwal RPJMD Gagal Digelar, Diduga Ada Tarik Ulur dengan Misi Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar

Sementara, terkait isu-isu miring yang menjadi kendala jalannya rapat paripurna, Suwito menegaskan bahwa memang sebelumnya masih ada beberapa materi yang belum masuk di dalam RPJMD sekarang ini.

Sehingga hal ini, kata Suwito, perlu ada sebuah jaminan. Karena menyangkut program kerja yang akan dijalankan bupati dan wakil bupati Blitar, Rini Syarifah dan Rahmat Santoso selama lima tahun ke depan.

Baca Juga : Kejari Blitar Bakal Menelaah Kerusakan Kantor Dewan

“Untuk itu kami meminta RPJMD yang dibuat menyangkut janji-janji politiknya saat kampanye.   Contohnya, soal pendidikan gratis yang belum jelas, pembangunan infrastruktur yang harus diuraikan dengan angka-angka yang konkrit, dan bukan hanya pada luarnya saja. Maka itu perlu waktu, akibatnya rapat paripurna tertunda,” tandasnya.

Kemudian Suwito menilai, RPJMD akan tepat sasaran dan fokus, apabila waktu yang disediakan untuk pembahasan cukup. Dengan begitu, keinginan Pemkab Blitar untuk memajukan dan membahagiakan warganya dapat direalisasikan.

Baca Juga : Plafon DPRD Kabupaten Blitar Rontok, LSM GPI Minta Polisi Selidiki

Akan tetapi, berbeda apa yang di sampaikan bupati Blitar, bahwa kesemuanya tidak menjadi kendala. Karena RPJMD sudah baik dibuat dan semua sudah diakomodir, termasuk misi visi yang ia kampanyekan.

“Iya ini sudah final, RPJMD sudah baik dan mencakup misi visi kita. Tadi juga telah disepakati di dalam rapat paripurna, lalu kita tandatangani   bersama,” ungkapnya yang saat itu belum sempat menjawab semua pertanyaan wartawan, Bupati Rini Syarifah keburu meninggalkan ruangan.

Reporter : Achmad Zunaidi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin