Home Nusantara Menggunakan Mata Uang Dinar, Polda Kalsel Awasi Aktivitas Pasar Muamalah

Menggunakan Mata Uang Dinar, Polda Kalsel Awasi Aktivitas Pasar Muamalah

53
Kapolda Kalsel
Kapolda Kalsel Irjen Rikwanto foto bersama usai audiensi dengan pihak OJK, Rabu (17/2/2021). F: humas Polri
Himbauan Pemprov Kepri

Ikuti kami di Google Berita

Barakata.id, Banjarmasin – Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) akan mengawasi pasar muamalah yang melakukan transaksi menggunakan dinar dan dirham, di wilayah Kalimantan Selatan.

Selain pengawasan oleh aparat kepolisian, bersama OJK akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait investasi bodong di wilayah hukum Polda Kalsel.


Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.H melakukan audiensi dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 9 Kalimantan dan perwakilan Industri Jasa Keuangan, serta Bank Mandiri Regional Ceo XI Kalimantan di laksanakan di Mapolda Kalimantan Selatan, Rabu, (17/02/21).

Baca juga:

“Audiensi dengan pemangku kebijakan di bidang perbankan dan keuangan, karena mereka merupakan satu di antara ahli yang turut aktif membangun perekonomian nasional,” ungkap Irjen Pol. Rikwanto, seperti dikutip dari website resmi Polri.

Menurut Jenderal Bintang Dua ini bahwa pertemuan tersebut membahas tentang pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan support kepada pelaku UMKM agar ekonomi semakin meningkat dan stabil.

Baca juga: 

Terpisah, Wadireskrimsus Polda Kalimantan Selatan, AKBP Budi Hermanto mengatakan pertemuan Kapolda Irjen Rikwanto dengan OJK membicarakan tentang pengawasan investasi bodong yang kerap muncul di tengah masyarakat.

“Kami akan membentuk Satgas untuk memonitor investasi bodong dari Subdit Fismondev Ditreskrimsus Polda Kalsel, dan OJK mengawasi sesuai tupoksinya,” tegas AKBP Budi Hermanto.

Baca juga: 

Wadireskrimsus Polda Kalsel menambahkan pihaknya juga melakukan pengawasan agar tidak terjadi lagi kasus pasar muamalah yang bertransaksi menggunakan dinar dan dirham seperti di Pasar Muamalah Depok.

“Kami monitor dan koordinasikan pasar muamalah yang transaksi menggunakan dinar dan dirham sebagai alat bukti pembayaran,” jelas Perwira Menengah Polda Kalsel.

Sebelumnya Polda Kalsel telah menetapkan seorang tersangka bernama Zaim yang diduga melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

*****

Editor: Ali Mhd

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin