Blitar – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, La Nyalla Mahmud Mattaliti mengajak masyarakat untuk menggerakkan menolak ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) harus memiliki 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Ketua DPD RI itu juga menyebut, sejak di amandemenkan undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu, DPD tidak dapat mengusulkan atau mengusung menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang bisa hanya DPR atau partai politik. Sehingga menurutnya, hal itu dapat merusak iklim demokrasi dan bertentangan dengan hasil reformasi.
“Maka dari itu, sekarang waktunya kita menggerakkan masyarakat untuk menolak amandemen konstitusi, seperti pencalonan presidential threshold 20 persen,” tandas La Nyalla saat berkunjung di kediaman ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gabpeknas) Blitar, Henrin Mulat Wiyati, pada Senin (20/12/2021).
Baca juga : Pemuda Pancasila Blitar Amankan Pendopo, LSM GPI Minta Jalankan Sesuai Aturan
Disamping itu, kata dia, dengan calon presiden dan wakil presiden dari partai politik, yang terjadi justru menambah lahirnya koruptor-koruptor baru dari gubenur, walikota, bupati sampai menterinya.
“Ini yang harus kita ubah. Karena apa, kita dipilih rakyat hanya disuruh memilih dua calon pasangan. Kenyataannya, yang kalah dijadikan Menpan dan Menparekraf. Nah, ini juga sama bohong, yang tidak punya partai tidak punya pilihan. Kedepan, ini yang kita gool kan harus ada dari utusan perwakilan daerah,” kata ketua DPD RI.
“Dari partai politik pun juga begitu. Tidak bisa hanya di ngangkangi 20 persen. Dulu, pada saat jamannya SBY (red, Susilo Bambang Yudhoyono), yang berjuang supaya nol persen itu salah satunya Gerindra, PDIP dan Golkar. Kenapa mereka sekarang berkuasa justru ngotot untuk pertahankan 20 persen, lha itu,” tambahnya.
Kemudian dicecar soal apakah ajakannya itu menyangkut kesiapan dirinya untuk menjadi kontestasi di 2024, jawabnya tidak berpengaruh dan itu urusan takdir.
“Saya maju atau tidak maju itu urusan takdir. Kalau saya ditakdirkan untuk menjadi presiden berati saya maju. Urusan kesiapan tentunya sudah saya persiapkan sejak lahir. Karena sudah tercatat di Lauhulmahfuz,” tegasnya.
Terakhir ia mengatakan, bahwa sekarang dirinya sedang berjuang mengembalikan haknya rakyat untuk memilih yang sesuai hati nuraninya. “Jangan dipaksakan untuk memilih dua yang dikangkangi 20 persen,” pungkasnya mengakhiri wawancara. (jun)
