Home Warta

Kudeta Myanmar: 500 WNI Diminta Waspada dan Stok Makanan hingga Dua Pekan

Kudeta Myanmar
Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar ditahan militer Myanmar dalam sebuah kudeta, Senin (1/2/21). (F: AFP/STR)

Barakata.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan keprihatinannya atas kudeta yang terjadi di negara Myanmar. Pemerintah meminta semua warga negara Indonesia (WNI) tetap tenang tapi juga waspada.

Kemenlu mendesak seluruh pihak untuk menahan diri dan mengimbau agar sengketa pemilu di Myanmar bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar,” bunyi pernyataan Kemlu RI.

“Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.”

Baca Juga : Kudeta Myanmar: Aung Suu Kyi Ditahan, Militer Berkuasa

Kemenlu RI juga meminta seluruh WNI yang ada di Myanmar menyiapkan persiapan bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya untuk perkiraan kebutuhan selama satu hingga dua pekan ke depan. Termasuk obat obatan dan multivitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

“KBRI telah memberikan imbauan kepada masyarakat dan menghubungi simpul-simpul masyarakat Indonesia agar tetap tenang dan menghubungi KBRI jika menghadapi masalah,” kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Judha Nugraha, melalui pernyataan resmi Kemenlu, sebagaimana dikutip dari CNNIndonesiaa.com,Senin (1/2/21) siang.

Saat ini tercatat ada sekitar 500 WNI yang berada di Myanmar. Menurut Judha, kondisi mereka saat ini dalam keadaan baik dan aman.

“Mayoritas WNI bekerja di sektor migas, pabrik, industri garmen, dan ABK,” kata Judha.

Baca Juga : Kudeta Myanmar: Warga Serbu ATM, Aktivis Kabur

Sekretaris Kedubes RI di Yangon, Cahya Pamengku Ali juga meminta setiap WNI di Myanmar selalu membawa tanda pengenal (id card) atau dokumen resmi (paspor) yang masih berlaku.

“Tanda pengenal itu sangat diperlukan untuk memudahkan identifikasi apabila terdapat pemeriksaan oleh aparat keamanan. Juga menghindari upaya dari golongan, kelompok atau individu yang ingin mempengaruhi untuk melakukan kegiatan ataupun ikut memberikan komentar yang berpotensi mengganggu keamanan publik,” katanya.

“Tetap mentaati peraturan dan prokes serta arahan pemerintah Myanmar yang berlaku,” sambung Cahya.

Respon Negara ASEAN Lainnya

Selain Indonesia, anggota ASEAN lainnya seperti Singapura juga menyatakan keprihatinan serupa atas kudeta yang terjadi di Myanmar. Dikutip Reuters, Kemlu Singapura menuturkan “keprihatinan mendalam” atas krisis politik yang terjadi di Myanmar.

“Singapura menyatakan keprihatinan mendalam terkait situasi terkini di Myanmar. Kami memantau situasi Myanmar dari dekat dan berharap semua pihak terlibat mau menahan diri dan mengutamakan dialog demi hasil solusi positif dan damai,” kata Kemlu Singapura.

Berbeda dengan Indonesia dan Singapura, Kamboja dan Thailand memilih tak ikut campur soal krisis politik yang tengah berlangsung di Myanmar.

Baca Juga : Wali Kota di Bolivia Diseret Paksa ke Jalan dan Disiram Cat Merah

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengatakan kudeta militer yang terjadi di Myanmar merupakan urusan dalam negeri negara tersebut.

“Kamboja tidak mengomentari urusan dalam negeri seluruh negara, baik itu negara anggota ASEAN atau negara lainnya,” kata Hun Sen seperti dikutip Reuters.

Hun Sen sendiri telah menjabat sebagai pemimpin Kamboja sejak 1997 lalu. Selain Kamboja, Thailand juga enggan mengomentari kudeta Myanmar.

“Itu urusan dalam negeri (Myanmar),” kata Wakil Perdana Menteri Thailand, Prawit.

*****

Editor : YB Trisna

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar Anda!
Silakan masukkan nama Anda di sin