Beranda Kepulauan Riau

KPU Karimun: Pemilih untuk Pilkada Capai 800 Orang per TPS

115
0
Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko. (F: Barakata.id/Abdul Gani)
DPRD Batam

Karimun – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri) memastikan jumlah pemilih di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Kabupaten Karimun mencapai 800 orang. Jumlah pemilih itu naik hampir tiga kali lipat dibanding jumlah pemilih per TPS pada Pemilu 2019 yang hanya 300 orang.

Ketua KPU Karimun, Eko Purwandoko mengatakan, jumlah pemilih ini mengacu pada Undang-Undang Pilkada tahun 2014.

Ikuti saluran Barakata.id di WhatsApp klik disini

“Kita mengacu kepada regulasi lama, artinya tidak sama dengan Pemilu 2019 yang jumlah pemilih tidak boleh lebih dari 300 orang. Sehingga dipastikan jumlah pemilih di setiap TPS pada Pilkada Kabupaten Karimun nanti mencapai 800 orang,” katanya di Tanjungbalai Karimun, Rabu (10/7/19).

Baca Juga : KPK OTT Gubernur Kepri, Ada Uang 6.000 Dolar Singapura

Dengan demikian, lanjut Eko, akan terjadi pengurangan jumlah TPS jika melihat pada pelaksanaan Pemilu 2019 kemarin ada 780 TPS.

“Kalau untuk acuan daftar pemilih, kita ikut data pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pelaksanaan Pemilu terakhir. Artinya 170.504 DPT akan jadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dievaluasi lagi,” katanya.

Baca Juga : KPU Karimun Usulkan Anggaran Pilkada Rp20 Miliar

Terkait anggaran pilkada, Eko mengatakan bahwa pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemkab Karimun sebesar Rp20 miliar lebih. Saat ini, usulan ini masih dibahas oleh tim anggaran Pemkab Karimun.

Anggaran tersebut juga melonjak dibanding saat pelaksanaan pilkada tahun 2014 silam yang hanya belasan miliar rupiah saja.

Menurut Eko, penambahan anggaran untuk mengantisipasi jumlah pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti pilkada nanti. Jika melihat perolehan suara di DPRD Karimun, paslon yang bisa ikut pilkada maksimal ada enam pasangan.

“Kami memang sengaja mengambil jumlah pasangan maksimal yaitu enam pasangan. Kalau anggarannya nanti berlebih, tentu akan kami kembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

*****

Reporter : Abdul Gani