Barakata.id, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, Batam mendukung upaya mewujudkan Zero Odol (over dimensi, over load) yang ditargetkan di 2023.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Teknis Sinergitas Peran Instansi Dalam mewujudkan Zero Odol Tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri, Kamis (9/12/21).
Amsakar mengatakan, kerugian negara akibat overlay jalan yang berlubang mencapai Rp4,3 triliun. Sehingga perlu upaya bersama untuk menekan Odol di daerah.
Baca Juga:
- Dishub Batam Pasang Rambu Peringatan di Sagulung dan Batuaji
- Uji Kir Pakai BLUe, Lebih Cepat karena Pangkas Birokrasi
“Salah satunya dengan sinergitas antara Pemerintah Pusat melalui BPTD dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota,” ujarnya.
Amsakar mengatakan, Pemko Batam saat ini sangat konsem dalam pengembangan infrastruktur jalan yang ada di Batam. Berbagai ruas jalan bahkan telah dibangun dan dilebarkan. Dari yang dua lajur menjadi lima lajur.
“Harapan kami status jalan propinsi dan pusat juga menjadi perhatian oleh propinsi dan pusat utuk pengembangan jalan jalan propinsi dan jalan negara yang ada di Kota Batam,” ujarnya.
Terkait Odol, Dinas Perhubungan Kota Batam telah melaksanakan regulasi tentang over dimensi pada saat kendaraan uji berkala dan sebagaimana mestinya di unit pengujian kendaraan bermotor.
Pada kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada BPTD wilayah IV Riau dan Kepri pada 27 Mei 2021 lalu telah melakukan sosialisasi kepada Dishub Batam fan ATPM (dealer) yang ada di Batam.
Amsakar berharap BPTD juga dapat memberikan sosialiasasi kepada perusahaan angkutan barang terkait Odol.
Menurut dia, selain pengawasan dan penegakan hukum terhadap Odol, salah satu cara untuk menekan angka kecelakaan adalah dengan pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan pengemudi atau sopir angkutan.
Baca Juga:
- Pesan Rudi ke Organda Batam: Kalau Ada Masalah Selesaikan Baik-baik
- Ini 5 Kesepakatan Pemerintah Terkait Angkot di Batam
“Sebagai pengusaha angkutan harus memikirkan keselamatan operator, pengemudi atau sopir, jangan hanya memikirkan keuntungan saja karena pengemudi atau sopir juga merupakan agen keselamatan di jalan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV Kepri Riau, Kemenhub, Ardono, menegaskan rakor tersebut sebagai upaya menggali aspirasi dari daerah.
“Kemenhub telah mencanangkan program Zero Odol di jalan pada 2023, mulai Januari,” katanya. (asrul)
