Barakata.id, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam menerima aspirasi buruh yang menggelar aksi di depan kantor DPRD Batam, Batam Centre, Senin (7/2/22). Dalam aksi itu, massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait ketenagakerjaan.
Aspirasi buruh tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Kamaluddin.
“Kami akan berkoordinasi dengan Komisi IV untuk masalah K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Kemudian terkait upah buruh, kami akan menyurati Wali Kota Batam agar selanjutnya diteruskan ke Gubernur Kepri,” kata Kamal ketika berdialog dengan perwakilan buruh di ruang Komisi I.
Sebelumnya, massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Batam menggelar aksi demo di depan Kantor DPRD Batam, Senin (7/2/22). Selain di gedung wakil rakyat itu, massa buruh juga sempat berunjuk rasa di depan gedung Graha Kepri yang letaknya tak jauh dari gedung Dewan.
BACA JUGA : Karyawan Berselisih dengan Perusahaan, Komisi IV DPRD Batam Sidak PT Pegatron
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, mengatakan, aksi kali ini membawa beberapa tuntutan baru selain kenaikan upah, di antaranya mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dicabut.
Ramon mengatakan, aksi di Batam ini merupakan bentuk solidaritas dengan FSPMI pusat. Karena itu, tuntutan yang disuarakan juga merupakan tuntutan nasional.
“Kami mengajak kawan-kawan buruh dari aliansi lain juga ikut menyuarakan demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja,” kata dia.
Massa buruh juga menuntut agar K3 buruh diperhatikan. Menurut FSPMI Batam, kecelakaan kerja di Kota Batam masih meningkat.
“Masih banyak kasus terkait keselamatan kerja. Belum lama ini ada yang meninggal karena tertimpa forklift, lalu ada siswa PKL (praktik kerja lapangan) yang jatuh ke laut saat bekerja di lingkungan perusahaan. Ini seharusnya perusahaan harus bertanggungjawab di ranah hukum, jangan hanya selesaikan secara kekeluargaan,” kata dia.
Massa buruh selanjutnya mendesak supaya DPRD Batam bisa segera menindaklanjuti tuntutan para buruh agar iklim kerja dan investasi di kota ini tetap kondusif. (*)
