
Jakarta – Lima partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno kini berada di persimpangan jalan. Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mereka bentuk saat Pilpres 2019 itu sudah resmi tutup buku alias bubar.
Lima partai yang masuk dalam koalisi itu, Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Berkarya, akan menentukan nasib masing-masing. Prabowo sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan partai koalisi untuk mengambil langkah, ingin tetap melanjutkan koalisi atau berpisah.
Ketua Umum Partai Gerindra itu pun mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan, apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma’ruf atau sebaliknya bergabung dengan pemerintahan.
Pembubaran Koalisi Indonesia Adil dan Makmur diputuskan dalam pertemuan terakhir antarpimpinan partai politik koalisi yang digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6/19) siang.
Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh sekjen partai koalisi di antaranya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
“Sejak hari ini, beliau (Prabowo) mengucapkan terima kasih dan Koalisi Adil Makmur selesai, demikian juga dengan BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai,” tambah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani didampingi empat sekjen partai pengusung Prabowo-Sandi usai pertemuan tersebut.
Baca Juga : MK Tolak Gugatan Prabowo, Jokowi Ajak Rakyat Bersatu
Bubarnya Koalisi Indonesia Adil dan Makmur tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan gugatan tim Prabowo-Sandi terkait hasil Pilpres 2019, Kamis (27/6/19) malam.
“Pak Prabowo merasa dalam pemilihan umum presiden yang berlangsung bisa menjadi besar suaranya karena dukungan yang teramat besar dari masyarakat dan partai-partai koalisi, sehingga beliau menyampaikan terima kasih yang berulang-ulang kepada partai koalisi,” ujar Muzani dilansir dari Republika.co.id.
Dalam kesempatan itu, lanjut Muzani, para pimpinan partai koalisi juga menyampaikan hal senada.
“Kedua, Pak Prabowo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada partai koalisi, kepada para pendukung pasangan 02 yang sampai detik kemarin dukungannya begitu besar. Harapannya begitu besar, tetapi kemudian MK mengatakan seperti yang kita sudah tahu semuanya,” kata dia.
“Yang jelas, Pak Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing,” tambah anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade.
Tanggapan partai koalisi

Sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia sudah diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi.
“Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai ke depan,” kata Sohibul dikutip dari Kompas.com.
Namun, Sohibul belum mau buka-bukaan soal sikap PKS, apakah akan berada di oposisi atau bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Berakhirnya Koalisi Indonesia Adil Makmur sebelum sudah disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Ia menyatakan, koalisi itu “selesai” pasca-ditolaknya permohonan gugatan Prabowo-Sandi oleh MK.
“Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam.
Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di Koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.
Sikap PAN sendiri, banyak pihak menyebut bakal segera berlabuh ke kubu Jokowi. Langkah ini bukan hal yang aneh mengingat pada Pilpres 2014, kebijakan serupa sudah dilakukan PAN, dari lawan menjadi kawan.
Baca Juga : Jokowi-Ma’ruf Pemenang Pilpres 2019
Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan juga menegaskan kalau Koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah berakhir. Hinca pun mengibaratkan dengan pertandingan olahraga yang diawali dan diakhiri dengan bunyi tiupan peluit.
Peluit awal ditiupkan saat pembentukan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur sebelum masa kampanye Pilpres 2019 dimulai. Sedangkan peluit akhir ditiup itu ketika palu majelis hakim MK diketok.
Menurutnya, usai Majelis Hakim MK memutuskan, artinya tidak ada lagi istilah calon presiden dan wakil presiden
Demokrat sejauh ini belum dengan tegas memilih langkah politiknya. Meski beberapa kali petinggi Demokrat bertemu dengan Jokowi, namun belum ada keterangan resmi yang menyebut partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan bergabung dengan pemerintah.
*****