Warta Nusantara Ketua PPP Humphrey Djemat: Ada Calon Menteri Jokowi Dimintai Uang Rp500...

Ketua PPP Humphrey Djemat: Ada Calon Menteri Jokowi Dimintai Uang Rp500 Miliar

200
Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju sambil lesehan di tangga Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/19). Humphrey Djemat menyebut ada calon menteri yang dimintai Rp500 miliar dan harus menyety kepada salah satu parpol. (F: Ist)

Barakata.id, Jakarta – Satu isu liar dilemparkan Ketua PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat. Ia menuding ada calon menteri yang dimintai uang Rp500 miliar agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Humphrey mengatakan, uang Rp500 miliar itu harus disetorkan kepada salah satu partai politik (parpol). Isu itu pun langsung bikin heboh.

Para pengurus parpol ramai-ramai merespon pernyataan Humphrey tersebut. Rata-rata, parpol menyebut isu yang diapungkan Humphrey tak berdasar dan ngawur.

Baca Juga : Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju, Tak Ada Nama Susi

Isu liar itu disampaikan Humphrey dalam diskusi ‘Quo Vadis Pilkada Langsung’, di Kantor Formappi, Jalan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/19). Humphrey mulanya berbicara soal partai politik yang melakukan politik transaksional sehingga menyandera pemimpin baru yang muncul.

“Karena andai katakan juga pilkada langsung ini dilangsungkan kehidupan partai politik kita masih juga transaksional akan menghadapi masalah yang timbul dan akan sulit muncul bibir pemimpin yang kota anggap punya integritas dan berbuat banyak untuk kesejahteraan masyarakat kita. Pemimpin yang muncul ini pasti akan tersendera oleh kepentingan partai politik tersebut,” kata Humphrey.

Sejurus kemudian, Humphrey menyebut adanya seorang profesional yang diinginkan Jokowi untuk menjadi menteri. Kandidat dari profesional itu pun lalu dilirik oleh partai politik yang bersedia ‘meng-endorse-nya’.

Hal itu, kata dia, mengingat adanya kendala ‘alokasi parpol’. Sayangnya, lanjut Humphrey, endorsement tersebut tak cuma-cuma.

Dia mengatakan, sang calon menteri diminta berkontribusi sebesar Rp500 miliar selama dia menjadi menteri Jokowi.

“Bahkan juga, saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi, dia mau di-endorse partai politik tersebut, dia tidak harus kasih uang untuk itu, tapi harus ada komitmen selama dia menjadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp 500 miliar,” ujarnya.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat

Calon menteri tersebut, kata Humphrey, pun menolak tawaran tersebut. Dia mengungkapkan, selain melawan hati nurani dan tak rasional, sang calon menteri tak memiliki uang untuk ‘menyetor’ uang sebesar itu.

“Nah itu karena dia memang orang profesional ya itu tentu against  daripada esensi dari hati nuraninya, dia tidak mau. Kalau dia mau, dia bisa, karena diminta uang pun dia tidak punya, karena dia seorang profesional, keahliannya memang dibutuhkan oleh presiden,” sebut Humphrey.

“Tapi memang ada kesulitan, ada alokasi untuk partai-partai politik dan ada partai politik yang memang melihat orang ini berpotensi untuk menjadi menteri, tapi kondisi yang tadi, selama dia jadi menteri dia harus membuat mencetak yang Rp 500 miliar,” imbuh dia.

Parpol Pro-Jokowi Membantah

Isu liar itu pun ramai-ramai dibantah oleh parpol-parpol pro Jokowi. PPP salah satunya.

PPP menilai isu tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. PPP juga meminta Humphrey terang-terangan menyebut sosok calon menteri dan parpol yang meminta setoran itu.

“Ini ngawur, tak bisa dipertanggungjawabkan. Agar gentle, sebut saja siapa orangnya dan partainya, sehingga tidak menjadi fitnah politik. Apalagi dia harus memahami bahwa penunjukan menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Lagian ngitung isu Rp500 miliar itu dari mana? Gaji menteri lima tahun berapa? Kapan baliknya? Belum lagi kalau diganti di tengah jalan, makin tidak ketemu rumus pengembaliannya,” kata Wasekjen PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan

Baca Juga : 12 Wakil Menteri Dilantik, Angela Tanoe Urus Pariwisata
Pria yang akrab disapa Awiek itu pun meminta Humphrey tak dikaitkan dengan PPP. Sebab, satu-satunya PPP yang sah adalah PPP Muktamar Pondok Gede.

“Tolong jangan sebut Humphrey sebagai PPP, karena berdasarkan putusan pengadilan, PPP hanya satu, yakni hasil Muktamar Pondok Gede,” kata Awiek.

Hal senada disampaikan PDIP. PDIP meminta Humphrey tak melempar isu liar dan menjelaskan siapa parpol yang dimaksud.

“Info Pak Humphrey Djemat harus diperjelas agar menjadi terang benderang dan kita dapat pembelajaran sekaligus kearifan, bila memang info tersebut benar. Kalau sekadar kabar burung, di panggung politik terlalu banyak kabar burung,” kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno.

*****

Sumber : Detik.com

KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here