Barakata.id, Batam – Jajaran DPRD Kota Batam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Jalan Letjen Suprapto depan Jalan Tembesi Tower RW 16, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (14/5/24). Sidak tersebut merupakan tindak lanjut aduan masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada 2 April lalu.
“Dalam RDP itu kita mendapatkan dua informasi dan data yang berbeda dari Pemko Batam dan BP Batam. Makanya kita cek langsung ke lokasi,” ujar Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.
Hasil dari pengecekan di lapangan, di depan tempat tinggal masyarakat, khususnya di depan PL Tri Tunggal ada badan jalan. Di lapangan diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan melebarkan jalan tersebut menjadi Row 120, padahal sebelumnya hanya Row 100.
“Inilah perlu dijelaskan pemerintah dengan pihak BP Batam. Lokasinya tidak simetris,” kata Nuryanto.
BACA JUGA : Proses Perizinan Lambat, Ketua DPRD Batam Sidak ke Kantor PTSP
Pria yang akrab disapa Cak Nur ini mengatakan di hilirnya Row 100, di hulunya Row 100, di tengah-tengah Row 120. Pasalnya berdampak langsung kepada masyarakat yang tinggal di Tembesi Tower.
“Masyarakat prinsipnya tidak menghalangi atau mengganggu, hanya perlu kejelasan dan ketenangan. Selama RDP, penjelasannya kurang jelas,” kata dia.
Legislator PDI Perjuangan itu lantas meminta pemerintah bisa memberikan solusi kepada warga yang terdampak. Selain pelebaran jalan, lanjut Cak Nur, warga juga mengeluhkan sering terjadi banjir. Hal ini dikarenakan adanya penimbunan salah satu PT yang berada di samping permukiman tersebut.
“Kita akan cek apakah penimbunanannya sudah sesuai aturan dan Amdalnya. Kita akan panggil pihak-pihak terkait,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua RW 016, Fahrudin mengatakan warga menaati apa yang sudah ditetapkan oleh Pemko Batam dan BP Batam. Bangunan warga di luar dari Row yang ditentukan.
“Artinya dulu sudah ada kesepakatan yang akan ditertibkan yang masuk Row Jalan. Kalau sampai Row 120 berdampak kepada kami,” kata Fahrudin.
Ia mengatakan, dengan adanya Row 120 maka berdampak ke warga. Ada sekitar 15 KK yang terdampak. Di Tembesi Tower ini asa sekitar 400 KK.
“Kemarin sebenarnya sudah ada surat sosialisasi row jalan, ada perubahan rdtr, karena disampaikan di wilayah Tembesi Tower termasuk wilayah Industri, kalau iya karena wilayah industri harusnya dari kawasan Panbil harusnya sama,” imbuhnya.
Disinggung pembahasan RDP yang terakhir, Fahrudin menyampaikan bahwa seluruhnya dibahas dan dibuka dal rapat tersebut.
“RDP dibahas dan kita buka semua, ternyata tidak sinkron BP Batam dan Pemko Batam. Di BP Batam row 100 meter, dari ketua DPRD mengatakan untuk SP 1 segera dicabut, setelah lebaran malah turun SP 2. Artinya apa? yang menjadi rekomendasi dari DPRD tidak diindahkan sebab adanya SP 2,” kata dia.
Ia mengatakan pada 22 April 2024, warga yang bertempat tinggal lebih dari row 100 juga mendapatkan SP 2, untuk segera mengosongkan lahan.
Dalam Surat Peringatan Kedua yang diterima sejumlah warga mengatakan bahwa kepada saudara yang bertempat tinggal untuk segera membongkar bangunan terhitung dari 23 April 2024 hingga 25 April 2024, yang ditandatangani Kepala Satpol PP, Imam Tohari.
Suat Tambunan selaku warga setempat mengaku kecewa akan adanya penambahan lebar wilayah untuk pelebaran jalan.
“Kalau row 100 rumah saya tak terdampak, tapi ini 150 rumah saya kena, saya sedih harus bagaimana lagi. Anak saya 3, rumah yang saya bangun dan saya sudah tinggal disitu puluhan tahun. Ini tiba-tiba saja mau dibongkar,” katanya.
Ia tampak sedih dan berharap mendapatkan solusi dari pemerintah.
“Kita menerima Pelebaran jalan, tapi yang kami pertanyakan apa alasannya di tempat kami ada penambahan sampai 150 meter, kami tanya alasannya penambahan katanya mau dibuat pejalan kaki dan jalan sepeda,” ujarnya.
BACA JUGA : Komisi I DPRD Batam Sidak ke PT WII, Diduga Pekerjakan TKA Ilegal
Masih Ketua RW 016, selain masalah pelebaran jalan, banjir juga dialami warganya selama 6 bulan terakhir belakangan.
“Sekarang warga Tembesi Tower memang lagi diuji, kita tahu bahwa banjir itu setiap kali sering terjadi. Diduga banjir itu datang akibat dari dampak pembangunan PT sebelah, ini tentu saja keluhan yang dirasakan warga sebab saat hujan turun membuat warga tidak nyaman dan tidur tidak nyenyak,” ujar Fahrudin.
Dirinya sebagai Ketua RW turut prihatin akan apa yang dirasakan warganya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi keresahan warga.
“Upaya yang kami lakukan, sementara kita carikan tempat yang lebih tinggi, karena menghindari kalu sewaktu-waktu hujan. Upaya ke pemerintah sudah ke pemerintahan, ke kecamatan, ke DLH, tentu saja kita ke kelurahan dan camat juga, dan sampai saat ini dampak banjir masih dirasakan, harapan kita, pemerintah tidak tutup mata,” kata diaa.
Selain permasalahan keselamatan, masalah kesehatan juga sekarang menjadi momok menakutkan, pasalnya banyak warga yang mengeluh mudah sakit akibat cuaca dan kondisi rumahnya yang sering banjir. (bar)
